Dana transfer pusat ke daerah diprediksi makin menyusut. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tak tinggal diam, beliau kini membidik potensi besar Pajak Air Permukaan (PAP) dari sektor tambang dan sawit untuk amankan kantong daerah. Simak strategi lengkapnya di sini
TITIKNOL.ID, GORONTALO – Tren pemangkasan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) diprediksi masih akan terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus bergerak cepat melakukan inovasi guna memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah.
Salah satu potensi pendapatan yang kini menjadi perhatian serius Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, adalah Pajak Air Permukaan (PAP).
Meski Kalimantan Timur telah memiliki payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 39 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PAP, namun realisasinya dinilai belum tergarap secara maksimal.
Saat ini yang terpenting adalah mengawal agar Pergub 39 Tahun 2022 ini dijalankan sepenuhnya terlebih dahulu.
“Di dalamnya terdapat potensi besar bagi penerimaan daerah jika kita optimalkan dengan baik,” tegas Gubernur Rudy Mas’ud usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, di Gorontalo, Sabtu (28/3/2026).
Bidik Sektor Tambang dan Perkebunan Potensi pemanfaatan air permukaan di Bumi Etam memang tergolong sangat tinggi, mengingat melimpahnya sumber air seperti sungai, danau, hingga mata air.
Terlebih lagi, Kalimantan Timur merupakan basis operasional bagi ratusan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara berskala besar.
Sektor pabrik kelapa sawit dan pertambangan batu bara diketahui memerlukan pasokan air permukaan dalam volume yang sangat besar untuk mendukung aktivitas operasional mereka.
Hal inilah yang dibidik oleh Gubernur Rudy Mas’ud sebagai peluang emas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dengan optimalisasi pemungutan pajak pada sektor-sektor raksasa tersebut, diharapkan ketergantungan Kaltim terhadap dana transfer pusat dapat berkurang.
Sehingga pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur tetap berjalan sesuai rencana meskipun terjadi efisiensi anggaran di tingkat nasional.
(*)
