Bekerja dari mana saja tapi tetap hemat anggaran? Pemprov Kaltara membuktikannya! Lewat kebijakan WFA satu hari dalam seminggu, ratusan juta rupiah biaya operasional berhasil dipangkas tanpa mengganggu layanan publik. Simak rahasia efisiensi ala Gubernur Zainal A. Paliwang
TITIKNOL.ID, TANJUNG SELOR — Kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bukan sekadar tren kerja modern.
Pola ini terbukti efektif menekan pengeluaran rutin daerah dengan angka efisiensi biaya operasional mencapai ratusan juta rupiah setiap bulannya.
Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, mengungkapkan bahwa perubahan pola kerja dari lima hari di kantor menjadi empat hari kantor dan satu hari WFA membawa dampak finansial yang positif bagi kas daerah.
“Dengan pola satu hari WFA, kita bisa menghemat anggaran operasional hingga ratusan juta rupiah per bulan,” ujar Gubernur Zainal usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kaltara, Senin (30/3/2026).
Penghematan terbesar bersumber dari berkurangnya beban biaya listrik, air, hingga penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Gubernur memberikan simulasi sederhana mengenai dampak masif dari kebijakan ini terhadap ribuan ASN di Kaltara.
“Bayangkan jika ada sekitar enam ribu ASN, dan masing-masing menggunakan rata-rata dua liter BBM per hari. Dengan pengurangan satu hari kerja di kantor, akumulasi penghematannya sangat signifikan,” jelasnya.
Pelayanan Publik Tetap Prioritas
Meski mengedepankan efisiensi, Pemprov Kaltara memastikan roda pelayanan publik tidak terhambat.
Gubernur Kalimantan Utara menegaskan bahwa kebijakan WFA hanya berlaku untuk bidang-bidang tertentu yang memungkinkan kerja jarak jauh.
Untuk sektor layanan langsung seperti Rumah Sakit atau SAMSAT, tetap berjalan normal 100 persen di kantor.
“WFA ini sifatnya selektif hanya untuk bidang yang memungkinkan,” tegas Zainal.
Pemprov Kaltara pun berencana melakukan evaluasi berkala untuk membandingkan selisih pengeluaran, terutama pada tagihan listrik dan air di bulan-bulan mendatang.
Hal ini dilakukan guna memastikan kebijakan tersebut benar-benar memberikan dampak nyata pada tata kelola pemerintahan yang efektif.
Zainal juga menjamin bahwa produktivitas ASN tidak akan kendur meski bekerja dari luar kantor.
Sistem pemantauan kinerja tetap berjalan ketat sehingga target-target organisasi tetap tercapai.
Kebijakan ini diharapkan menjadi strategi jangka panjang Pemprov Kaltara dalam menjaga kualitas pelayanan sekaligus mendukung efisiensi anggaran daerah. (*)
