SAMARINDA, TITIKNOL.ID – Di tengah pengetatan kebijakan fiskal dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, justru menunjukkan kelasnya dalam menavigasi ketahanan ekonomi daerah. Melalui konsep Entrepreneur Government, ia berhasil menjaga momentum pembangunan Kota Tepian tetap ekspansif namun tetap terukur secara teknokratis.
Langkah inovatif ini membawa Andi Harun masuk dalam radar nominasi kepala daerah berprestasi versi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam pemaparan daring di hadapan Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, Jumat (17/4/2026) malam, Andi Harun mengupas tuntas skema Creative Financing 2026 yang menjadi motor penggerak ekonomi Samarinda di masa sulit.
Andi Harun menekankan bahwa di tangan pemimpin yang inovatif, efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk stagnasi pembangunan. Ia merombak paradigma manajemen keuangan daerah dengan menggeser fokus belanja ke sektor-sektor produktif yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap daya beli masyarakat.
“Efisiensi bukan berarti berhenti belanja, tetapi memastikan belanja tepat sasaran. Kami memposisikan APBD sebagai trigger atau pemicu pertumbuhan ekonomi riil di masyarakat,” tegas Andi Harun dalam sesi paparan tersebut.
Salah satu instrumen kunci yang menjadi sorotan adalah Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya). Skema alokasi anggaran ini dirancang dengan komposisi strategis, yakni 60 persen untuk penguatan infrastruktur dasar dan 40 persen untuk pemberdayaan ekonomi. Program ini diperkuat dengan pengembangan Badan Usaha Milik RT (BUMRT) yang kini menunjukkan kurva pertumbuhan signifikan di level akar rumput.
Dari sisi pendapatan, Pemkot Samarinda melakukan diversifikasi sumber penerimaan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rencana penerapan sistem parkir berlangganan menjadi salah satu inovasi retribusi yang dibidik untuk memperkuat struktur fiskal daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, langkah penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penataan aset secara akuntabel menjadi prioritas guna meminimalisir kebocoran anggaran.
Andi Harun juga mengintegrasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan agar selaras dengan peta jalan pembangunan pemerintah. Pendekatan ini dipadukan dengan edukasi publik mengenai kesadaran pajak, yang ia posisikan bukan sebagai beban ekonomi, melainkan investasi sosial dalam partisipasi pembangunan.
Kualitas manajemen keuangan yang solid ini pun tercermin pada rapor hijau dari sisi audit. Pemerintah Kota Samarinda sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berdampak luas. (advertorial)
