SAMARINDA, TITIKNOL.ID – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Merespons dinamika yang berkembang, ia menyatakan kesiapannya untuk selalu bersikap kooperatif terhadap setiap langkah pengawasan dari Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Posisi Pemerintah Kota Samarinda siap bekerja sama dengan aparat pengawas termasuk KPK dan aparat pengawas lain,” ujar Andi Harun saat memberikan keterangan kepada awak media pada Senin (20/4/2026).
Pernyataan ini muncul menyusul aksi penyampaian aspirasi oleh Front Mahasiswa Anti Korupsi di Gedung KPK, Jakarta, yang menyoroti persoalan sewa mobil dinas.
Terkait substansi tuntutan tersebut, Andi Harun menjelaskan bahwa pihaknya tidak memberikan tanggapan khusus karena persoalan teknis tersebut sudah dijelaskan secara transparan. Ia mengeklaim tidak ada informasi yang ditutup-tutupi oleh pemerintah kota.
“Tidak ada tanggapan apa-apa, semua jawaban terhadap hal itu sudah saya sampaikan. Dan tidak ada yang tertutupi, semua kita sudah sampaikan secara transparan, terbuka, ada permasalahan kontraktual di dalam kontraknya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andi Harun mengungkapkan bahwa Pemkot Samarinda justru telah mengidentifikasi adanya kesalahan administratif secara mandiri. Sebagai langkah nyata, pemerintah tengah melakukan pemutusan kontrak serta pemulihan keuangan daerah akibat adanya kelebihan pembayaran (overpayment).
“Langkah tindak lanjut termasuk pengembalian kendaraan, pemutusan kontrak, dan melakukan restorasi atau pemulihan terhadap overpayment, kelebihan pembayaran dengan pihak ketiga sekarang sedang berlangsung,” ungkap Andi Harun.
Langkah restorasi ini diklaim sebagai bukti komitmen pemerintah dalam menjaga setiap rupiah anggaran daerah agar tetap tepat sasaran.
Di sisi lain, Andi Harun memberikan catatan mengenai latar belakang aksi yang dilakukan di Jakarta tersebut. Meski tetap menghormati aspirasi mahasiswa, ia mengisyaratkan telah mengantongi sejumlah bukti pendukung terkait adanya dugaan keterlibatan pihak tertentu yang menggerakkan massa.
“Terlepas bahwa dugaan aksi itu dimotori oleh pihak tertentu, saya sudah mendapatkan informasi dan beberapa bukti pendukung, tapi isi-isi aspirasinya kita hormati,” tuturnya.
Mengenai kemungkinan adanya motif politik di balik gerakan tersebut, ia memilih untuk tidak berkomentar lebih dalam dan menyerahkan sepenuhnya kepada publik untuk menilai situasi yang berkembang.
“Silakan masyarakat dan wartawan yang menilai,” pungkasnya. (advertorial)
