TITIKNOL.ID, SAMARINDA– Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, merespons isu nepotisme usai melibatkan keluarga dalam struktur pemerintahan dengan langkah tegas.
Ia memastikan tidak ada lagi peran keluarga dalam posisi yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Penegasan tersebut juga mencakup keberadaan keluarga dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang selama ini menjadi sorotan publik.
“Mulai besok, tidak ada lagi keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan Pemprov Kaltim,” ungkap Rudy.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi akan membuka ruang transparansi yang lebih luas agar setiap kebijakan dapat diawasi secara bersama oleh masyarakat.
Rudy juga menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan sebelumnya yang sempat menimbulkan persepsi keliru di tengah publik.
Ia berkomitmen untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi dan fokus bekerja dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Diketahui, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, akhirnya memberikan klarifikasi terkait polemik anggaran renovasi rumah dinas serta isu dugaan nepotisme yang ramai menjadi sorotan publik.
Melalui pernyataan terbuka yang disampaikan lewat akun media sosial pribadinya Rudy mengakui dirinya menjadi perhatian masyarakat, khususnya terkait rencana anggaran renovasi rumah dinas yang mencapai Rp25 miliar.
Anggaran tersebut menuai kritik karena memuat sejumlah fasilitas yang dinilai tidak mendesak, seperti kursi pijat dan akuarium air laut, di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai kebutuhan dasar.
Rudy menjelaskan bahwa perencanaan anggaran tersebut telah ada sebelum dirinya menjabat. Namun demikian, ia menegaskan tetap bertanggung jawab penuh sebagai kepala daerah.
“Sebagai gubernur, tanggung jawab tetap ada pada saya. Saya harus memastikan setiap anggaran benar-benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat,” ujarnya, Minggu 26 April 2026.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral ia menyatakan siap menanggung secara pribadi biaya fasilitas yang dianggap di luar kebutuhan kedinasan agar tidak membebani APBD.
Selain itu Rudy juga memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh komponen anggaran fasilitas pimpinan melalui proses audit terbuka.
“Semua item akan kami evaluasi dan audit ulang secara transparan, agar masyarakat bisa melihat langsung dan memastikan penggunaannya tepat sasaran,” tegasnya. (*/)
