TitiknolKaltara

Didukung DPR RI, Pembangunan BLK Kemenaker di Kaltara Segera Masuk Tahap Tender

4
×

Didukung DPR RI, Pembangunan BLK Kemenaker di Kaltara Segera Masuk Tahap Tender

Sebarkan artikel ini
Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor segera memasuki tahap tender setelah seluruh proses legalitas lahan diselesaikan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia (RI).

TITIKNOL.ID, KALTARA – Rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di Kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor semakin mendekati tahap pelaksanaan.

Setelah seluruh proses legalitas lahan rampung, proyek tersebut kini bersiap memasuki tahapan tender.

‎Anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Utara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., menilai keberadaan BLK sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal agar mampu menjawab kebutuhan dunia industri yang terus berkembang di Kaltara.

‎Menurut Rahmawati, masyarakat lokal harus diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri melalui berbagai pelatihan keterampilan sebelum peluang kerja tersedia secara luas di daerah.

‎“Harapannya ada pengumuman lebih awal terkait kebutuhan tenaga kerja. Apalagi kita juga sedang menyiapkan BLK agar tenaga kerja lokal bisa dipersiapkan sesuai kebutuhan industri,” ujarnya.

‎Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Asnawi, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa lahan untuk pembangunan BLK telah resmi diserahkan kepada Kemenaker RI melalui proses balik nama sertifikat dari aset milik Pemprov Kaltara.

‎“Secara legalitas sudah kita serahkan ke Kemenaker RI. Legalitas itu berupa balik nama sertifikat dari Pemprov Kaltara,” kata Asnawi.

‎Ia menuturkan, pembangunan BLK merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah dengan dukungan aspirasi yang diperjuangkan Rahmawati di tingkat pusat.

Sinergi tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam percepatan realisasi pembangunan fasilitas pelatihan kerja tersebut.

‎“Dari daerah merencanakan pembangunan BLK berupa pelepasan hak pemerintah daerah atas lahan, dan Ibu Rahmawati mensupport dari pusat untuk mengingatkan kementerian,” jelasnya.

‎Saat ini, Kemenaker RI tengah menyusun rencana anggaran biaya pembangunan. Sementara berbagai dokumen pendukung, seperti desain bangunan, perencanaan lingkungan, dan administrasi teknis lainnya telah selesai dipersiapkan.

‎Asnawi menyebutkan, apabila rencana anggaran biaya telah ditetapkan, proses tender terbuka ditargetkan dimulai pada awal Juli 2026. Setelah pemenang tender ditetapkan, pembangunan fisik BLK diproyeksikan mulai berjalan pada awal Agustus mendatang.

‎BLK akan dibangun di kawasan strategis Kota Baru Mandiri yang berada di jalur penghubung menuju Tanjung Palas, Kabupaten Malinau, Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi, serta sejumlah pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

‎Seluruh pembangunan fisik, termasuk penyediaan sarana dan peralatan pelatihan, akan didanai sepenuhnya oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Baca Juga:   Irjen Pol. Daniel Pimpin Sertijab Pejabat Utama Polda, Berikut Daftarnya

Kehadiran BLK diharapkan menjadi pusat pengembangan keterampilan tenaga kerja yang mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia di tengah pesatnya pertumbuhan investasi dan proyek strategis nasional di Kalimantan Utara.

‎Dengan hadirnya fasilitas tersebut, tenaga kerja lokal diharapkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga mampu bersaing dan memperoleh manfaat langsung dari berbagai peluang kerja yang terus berkembang di wilayah Kaltara.

‎“Marilah kita bersama-sama mendukung pembangunan ini,” pungkas Asnawi. (Advertorial).