TITIKNOL.ID, TANJUNG SELOR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung pembangunan daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Bapenda Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di ruang pertemuan lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (22/6/2026) lalu.
Dalam rakor yang membahas koordinasi strategis program digitalisasi daerah nasional itu, Datu Iqro menekankan bahwa peningkatan PAD bukan semata menjadi tanggung jawab Bapenda, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh OPD yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pajak maupun retribusi daerah.
”Melalui forum ini, kita ingin memperkuat sinergi antar-OPD agar upaya peningkatan PAD dapat dilakukan secara bersama-sama dan lebih optimal,” ujar Datu Iqro.
Ia menjelaskan, salah satu agenda utama rakor adalah penyusunan peta jalan (roadmap) baru implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang disusun bersama Bank Indonesia Perwakilan Kaltara dan Bankaltimtara.
Menurutnya, penyusunan roadmap harus melibatkan seluruh OPD agar program digitalisasi dapat berjalan efektif, sesuai kebutuhan daerah, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah.
”Mohon masukan dari masing-masing OPD. Kita diskusikan bersama agar roadmap yang disusun lebih objektif, realistis, dan sesuai dengan kondisi daerah serta regulasi yang berlaku,” katanya.
Datu Iqro mengungkapkan, terdapat 14 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan retribusi daerah.
Karena itu, kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan daerah.
Ia mencontohkan, Dinas Perhubungan memiliki potensi penerimaan dari sektor kepelabuhanan, sementara OPD lainnya juga memiliki berbagai sumber retribusi yang masih dapat ditingkatkan.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, lanjutnya, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif menggali sumber-sumber PAD, termasuk melalui optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kaltara akan menyosialisasikan Surat Edaran Gubernur yang mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih menggunakan kendaraan berpelat luar daerah agar segera melakukan mutasi menjadi pelat Kaltara.
”Ini bagian dari upaya kita bersama untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor,” jelasnya.
Menjelang pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TP2DD yang dijadwalkan pada 29 Juni 2026, Datu Iqro meminta seluruh anggota TP2DD memperkuat koordinasi agar pelaksanaan program digitalisasi daerah dapat berjalan maksimal.
”Tolong HLM ini kita persiapkan sebaik mungkin. Ini menjadi momentum untuk menunjukkan komitmen dan hasil kerja kita dalam mendorong digitalisasi daerah serta peningkatan PAD,” tegasnya.
Rakor TP2DD berlangsung selama dua hari dan diikuti oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, Bankaltimtara, serta seluruh OPD yang tergabung dalam TP2DD Provinsi Kalimantan Utara. (Advertorial/dkisp)
