TITIKNOL.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mendorong percepatan realisasi program yang dibiayai bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2026.
Dari total bantuan sekitar Rp139 miliar, progres fisik program telah mencapai 77 persen. Namun, realisasi keuangan masih berada di kisaran 64 persen.
Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan evaluasi tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel bersama rombongan ke Balikpapan untuk memantau perkembangan program bantuan keuangan provinsi, baik dari sisi fisik maupun keuangan.
“Secara progres fisik itu sudah di kisaran 77 persen. Tetapi keuangannya masih 64 persen,” kata Bagus usai menerima kunjungan kerja DPRD Provinsi Kaltim di Balai Kota Balikpapan, Kamis (24/9/2026).
Menurut Bagus, Pemkot Balikpapan telah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menyiapkan langkah tindak lanjut agar seluruh pekerjaan yang dibiayai bantuan keuangan provinsi dapat diselesaikan sesuai target.
Pemkot menargetkan sebagian besar pekerjaan rampung sebelum Desember 2026. Dengan waktu pelaksanaan yang tersisa sekitar tiga bulan, percepatan diperlukan agar penyelesaian fisik dapat berjalan seiring dengan realisasi pembayaran.
“Kita berharap dalam sisa waktu tiga bulan, tidak sampai Desember, November sudah selesai,” ujarnya.
Bagus juga menyoroti pentingnya kelancaran transfer dana dari pemerintah provinsi kepada daerah. Menurutnya, pembayaran yang tepat waktu berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kepada penyedia jasa yang telah mengerjakan proyek.
“Kita berharap pembayaran transfer provinsi ke daerah ini juga jangan terlambat, supaya teman-teman dari penyedia jasa merasakan apa yang sudah dilakukan itu mendapatkan apresiasi mengenai masalah keuangannya,” jelasnya.
Ia menyebut bantuan keuangan provinsi tahun 2026 digunakan untuk sejumlah program, dengan porsi terbesar diarahkan pada sektor infrastruktur. Selain itu, terdapat dukungan untuk program di bidang perhubungan.
Bantuan tersebut berasal dari dua skema, yakni program yang berkaitan dengan aspirasi serta belanja langsung yang dilaksanakan pemerintah provinsi.
Sementara dalam pembahasan bantuan keuangan untuk 2027, Pemkot Balikpapan mengusulkan dukungan anggaran untuk revitalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Usulan itu disampaikan karena pelayanan air bersih masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu ditangani secara berkelanjutan.
“Kita masih punya PR berkaitan dengan pelayanan air bersih. Kita minta revitalisasi SPAM untuk bisa diberikan bantuan keuangan di provinsi,” ungkap Bagus.
Terkait berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD), Bagus mengakui kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah provinsi dalam memberikan bantuan kepada kabupaten/kota.
Namun, ia mendorong pemerintah provinsi mencari alternatif sumber pendanaan agar sejumlah program strategis tetap dapat berjalan.
“Ya mestinya berpengaruh. Tetapi saya berharap ada salah satu cara yang saya sampaikan kepada mereka, untuk beberapa kegiatan provinsi bisa dicarikan tidak dari dana bagi hasil atau tidak TKD. Ada pendapatan lain-lain yang bisa digunakan,” pungkasnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel mengatakan percepatan pelaksanaan program menjadi salah satu perhatian dalam kunjungan kerja DPRD Kaltim ke Balikpapan.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Kaltim tahun anggaran 2026.
Menurut Ekti, pengawasan DPRD tidak hanya melihat tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan progres fisik dan administrasi setiap kegiatan berjalan sesuai ketentuan. (*/)
Bantuan Keuangan Kaltim Rp139 Miliar di Balikpapan, Fisik 77 Persen Keuangan 64 Persen
