TITIKNOL.ID, PENAJAM – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Guntur Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kasim Assegaf, meminta Bupati PPU lebih fokus pada kerja nyata, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan melibatkan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Kasim menilai pembangunan PPU harus berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata dari rencana atau gagasan pemerintah.
Karena itu, ia meminta kepala daerah terbuka terhadap kritik dan masukan warga sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan pemerintahan.
“Jangan terlalu banyak berkhayal, Pak Bupati. Wujudkan melalui kerja keras dan kerja cerdas. Jangan abaikan kritik dan masukan wargamu, karena mereka yang lebih tahu apa yang akan menjadi kebutuhan dalam membangun PPU ke depan,” kata Kasim.
Ia juga mendorong pemerintah daerah memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan mengesampingkan ego politik dan mengutamakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurut Kasim, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah adalah penguatan sumber pendanaan pembangunan, terutama melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Ia menilai pemerintah perlu mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki PPU, termasuk mempermudah perizinan usaha serta mengevaluasi regulasi yang berkaitan dengan kegiatan produksi perusahaan perkebunan.
“Mestinya fokus dulu pada sumber pendanaan dengan peningkatan PAD dan mempermudah izin usaha. Kegiatan lain, seperti pemanfaatan perusahaan perkebunan supaya dapat berproduksi dengan baik, juga perlu diperhatikan. Buat regulasi yang bijak, jangan menghambat dan mengekang izin produksinya,” ujarnya.
Kasim juga menyoroti hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam hal kewenangan serta tanggung jawab pendanaan pembangunan.
Ia meminta pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap kebutuhan fiskal daerah tanpa mengabaikan kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi.
Ia mendorong Bupati PPU mengambil sikap tegas dalam memperjuangkan kepentingan daerah dan membangun dukungan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat.
“Bupati harus tegas, ajak masyarakat untuk menekan pusat,” katanya.
Selain persoalan pendanaan dan regulasi, Kasim mengingatkan agar kepala daerah tidak menjalankan pembangunan hanya dengan mengandalkan pemerintah.
Menurutnya, partisipasi masyarakat diperlukan agar program pembangunan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Bupati jangan bekerja sendiri. Ajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan PPU,” tuturnya.
Kasim turut menyoroti potensi perusahaan perkebunan yang beroperasi di PPU. Menurutnya, apabila dikelola dan didukung melalui kebijakan yang tepat, aktivitas perusahaan tersebut berpeluang memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.
“Banyak perusahaan perkebunan yang aktif dan produktif. Jika dikelola dengan baik, akan menghasilkan PAD yang banyak,” pungkasnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memperkuat pengelolaan potensi ekonomi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta membuka ruang partisipasi publik agar pembangunan PPU memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*/)
