TITIKNOL.ID, PENAJAM – Rencana pembangunan Jembatan Riko di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, kembali didorong melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
Proyek ini diharapkan mampu membuka akses antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar.
Bupati PPU, Mudyat Noor, mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah meminta pemerintah daerah menyiapkan usulan khusus pembangunan Jembatan Riko.
Saat ini, dokumen pendukung tengah dirampungkan sebelum diserahkan kepada kementerian untuk ditindaklanjuti.
“Pak Menteri PU sendiri meminta kepada kita untuk membuat satu usulan khusus untuk Jembatan Riko. Saat ini teman-teman sedang menyelesaikan berkasnya untuk kemudian menyerahkan satu bendel khusus,” kata Mudyat,Rabu (28/10/2026).
Menurut Mudyat, pembangunan Jembatan Riko bukan sekadar proyek konektivitas jalan, melainkan bagian dari upaya membuka peluang pertumbuhan wilayah yang selama ini membutuhkan akses lebih baik.
Dengan tersedianya jalur penghubung tersebut, aktivitas masyarakat dan distribusi barang diharapkan semakin lancar.
Dari sisi perencanaan, Kementerian PU disebut dapat tetap menggunakan Detail Engineering Design (DED) yang telah disusun sebelumnya. Penyesuaian teknis akan dilakukan oleh kementerian sesuai kebutuhan pembangunan dan perkembangan biaya proyek.
“Hasil audiensi kami dengan Pak Menteri PU, DED yang lama tidak masalah dan tetap dipakai. Proyek ini akan diselesaikan langsung oleh Kementerian PU karena mereka yang tahu penyesuaian teknisnya,” jelasnya.
Selain mendorong pembangunan Jembatan Riko, Pemkab PPU juga mengusulkan sejumlah ruas jalan kabupaten agar mendapat dukungan pendanaan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama jajaran Dinas PU provinsi dijadwalkan meninjau langsung sejumlah ruas yang membutuhkan penanganan.
Di sektor penyediaan air, Pemkab PPU turut berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS). Mudyat menyebut tujuh titik kegiatan penyediaan air bersih dan irigasi telah mendapat persetujuan, sedangkan delapan titik lainnya masih dalam proses untuk memperoleh persetujuan tahap berikutnya.
Salah satu infrastruktur yang menjadi perhatian ialah Bendung Waru. Pemkab PPU mendorong optimalisasi fasilitas tersebut untuk memperkuat ketersediaan cadangan air, terutama saat pasokan menurun pada musim kemarau.
“Pemanfaatan Bendung Waru sebagai area existing bisa kita tingkatkan kinerjanya. Ini difokuskan agar permasalahan air bersih di Penajam dapat teratasi secara jangka panjang,” ujar Mudyat.
Di luar infrastruktur jalan dan air, pemerintah pusat juga meminta Pemkab PPU melengkapi dokumen untuk tiga rencana pembangunan fasilitas publik, yakni gedung baru rumah sakit empat lantai, Pasar Waru, dan Rumah Adat PPU.
Mudyat berharap seluruh persyaratan administrasi dapat segera diselesaikan agar berbagai usulan tersebut bisa berlanjut ke tahapan berikutnya.
Pemerintah daerah pun terus mengupayakan dukungan pusat untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang dinilai penting bagi peningkatan konektivitas, pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan di PPU. (Adv/DiskominfoPPU)
