TITIKNOL.ID, PENAJAM – Sekretaris Daerah (Sekda) Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, yang juga Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten PPU, memberikan arahan teknis terkait pelaksanaan Desk Pilkada 2024 dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Kantor Bupati PPU, Jumat (22/11/2024).
Rakor ini dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri (Kejari) PPU, Kepala Bagian Operasional Polres PPU Kompol Sholeh, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Selain itu, seluruh camat dan unsur penginput data perolehan suara tingkat desa dan kelurahan se-Kabupaten PPU juga turut hadir.
Tohar menyampaikan bahwa Rakor ini bertujuan menyamakan persepsi dan pemikiran terkait pelaksanaan Desk Pilkada Serentak pada 27 November 2024.
“Bapak ibu sekalian, saya tidak akan membahas teknis perhitungan suara Pilkada, karena itu sudah ada tugasnya. Namun, saya ingin membangun persepsi yang sama agar pemikiran kita sejalan terkait peran Desk Pilkada,” ujar Tohar.
Ia menegaskan, pemerintah daerah memiliki peran sebagai pembina politik di wilayahnya, yang berarti bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban wilayah, bukan sekadar urusan politik kekuasaan.
“Keamanan dan ketertiban adalah kebutuhan dasar. Jika wilayah tidak aman, apa pun yang kita miliki tidak akan berarti. Kehadiran kita adalah perpanjangan tangan kepala daerah sebagai pembina politik. Itu yang harus kita pahami bersama,” tegasnya.
Tohar juga menjelaskan bahwa sesuai peraturan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan Pilkada.
Hal ini telah dilakukan sejak awal tahapan Pilkada, seperti penerbitan surat edaran untuk pembentukan sekretariat PPS di tingkat desa/kelurahan dan sekretariat PPK di tingkat kecamatan.
“Alhamdulillah, dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, Kabupaten PPU menjadi yang pertama menyelesaikan hibah dana kepada KPU, Bawaslu, dan unit kerja pendukung Pilkada,” ujarnya.
Ia menambahkan, persiapan Pilkada di PPU telah berjalan dengan baik. Beberapa tahapan penting seperti simulasi pemungutan suara oleh KPU dan apel siaga oleh Bawaslu telah dilaksanakan.
Tohar juga mengingatkan bahwa lokasi 293 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 54 desa/kelurahan telah ditetapkan berdasarkan analisis kemudahan akses bagi pemilih.
“Harapan saya, lokasi TPS ini sudah sesuai dengan analisa kita, sehingga memudahkan pemilih dalam menggunakan hak suaranya,” tutupnya. (*/humas6)
