Uncategorized

Jalan di Kaltim Rusak, Pj Gubernur Akmal Malik Tuding Perusahaan Tambang dan Sawit

414
×

Jalan di Kaltim Rusak, Pj Gubernur Akmal Malik Tuding Perusahaan Tambang dan Sawit

Sebarkan artikel ini
Perkebunan sawit di Kaltim.

TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) menjadi perhatian penuh dari Pemprov Kaltim.

Bahkan untuk pemantapan akses jalan di sana, Pemprov Kaltim akan mengalokasikan anggaran 2025 sebesar Rp120 miliar.

Perhatian ini diberikan setelah Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik bersama jajaran pemangku kebijakan melakukan perjalanan dinas melalui jalur darat ke Kubar dan Mahulu pada 13-16 Januari 2025 lalu.

Pj Gubernur Akmal Malik menjelaskan alokasi anggaran sebesar Rp120 miliar itu akan difokuskan untuk infrastruktur jalan dari Ujoh Bilang (Mahulu) sampai ke Kutai Barat.

“Itu jalan Provinsi. Kita akan gunakan rigit (beton). Karena kalau aspal cepat rusak,” kata Akmal Malik.

Meski alokasi anggaran akan bersumber dari APBD Kaltim, namun dalam perjalanan memantau infrastruktur itu, Akmal Malik menyadari bahwa jalan provinsi banyak digunakan oleh perusahaan tambang dan sawit.

Terlebih dari hasil koordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) diketahui banyak jalur Provinsi Kaltim rusak akibat dilalui kendaraan perusahaan dengan tonase melebihi kapasitas.

Saat ini, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik telah meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk memanggil pihak perusahaan yang telah menggunakan jalur provinsi.

“Mereka (perusahaan tambang dan sawit) merusak, ya tanggung jawab lah,” tegasnya.

Ia menegaskan kolaborasi pemerintah, perusahaan, pengguna jalan dan pihak berwenang bisa menghasilkan hal yang menjadi tujuan selama ada komunikasi yang baik dan terarah.

“Semua bisa selesai dengan komunikasi. Kemarin saya ajak DPD dan DPR RI juga. Jadi biar yang jadi urusan pusat diselesaikan pusat, yang daerah diselesaikan daerah,” ujarnya.

Selain infrastruktur, Pj Akmal Malik juga mengingatkan pentingnya memberi perhatian khusus untuk kesehatan dan pendidikan di Kutai Barat dan Mahakam Ulu. (*)