TITIKNOL.ID – Anggota Komisi IV DPR RI, Bambang Purwanto, mengkritik kebijakan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang menempatkan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam jajaran pengurus Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Menurut Bambang, keputusan tersebut tidak profesional dan berpotensi mencederai prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan di lembaga pemerintahan.
Ia khawatir, hal ini justru akan merugikan Presiden Prabowo Subianto karena bisa memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah.
“Ini enggak benar. Kasihan Presiden (Prabowo) kalau menterinya seperti ini. Memang tidak ada larangan, tapi ini sudah kebablasan, benar-benar aji mumpung,” ujar Bambang kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).
Bambang menegaskan bahwa FOLU Net Sink 2030 memiliki peran strategis dalam pengurangan emisi dan pengendalian perubahan iklim.
Oleh karena itu, jabatan di dalamnya harus diisi oleh individu yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
“Struktur FOLU harus diisi oleh orang-orang profesional, bukan sembarangan. Sekalipun tidak menggunakan dana APBN, tetap harus berdasarkan sistem meritokrasi,” ujarnya.
Menurutnya, jika pengisian jabatan lebih mengutamakan afiliasi politik daripada keahlian, maka program strategis yang dijalankan berisiko tidak berjalan optimal.
Sebelumnya, kebijakan Menhut Raja Juli yang juga Sekjen PSI ini menuai kritik di media sosial setelah beredar daftar nama kader PSI yang menempati posisi penting dalam struktur FOLU Net Sink 2030.
Raja Juli mengonfirmasi bahwa memang ada SK yang dikeluarkan terkait penugasan kader PSI di tim FOLU.
“Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).
Dikutip dari Kompas.id, tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 beranggotakan 43 orang, dengan setidaknya lima di antaranya berasal dari PSI. Mereka adalah Andy Budiman (Dewan Penasihat Ahli), Kokok Dirgantoro (Bidang Pengelolaan Hutan Lestari), Sigit Widodo (Bidang Peningkatan Cadangan Karbon), Yus Ariyanto (Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut), dan Suci Mayang Sari (Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas).
Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No 32/2025, anggota tim FOLU Net Sink 2030 menerima honorarium bulanan yang bervariasi.
Penanggung jawab mendapat Rp50 juta, dewan penasihat ahli Rp25 juta, ketua pelaksana serta ketua harian Rp30 juta, dan anggota bidang Rp20 juta per bulan.
Kebijakan ini terus menjadi sorotan, terutama terkait transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan tim yang berperan penting dalam strategi pemerintah mencapai target nol emisi karbon pada 2030. (*)
