TITIKNOL.ID – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, sebanyak 500 pegawai Otorita telah resmi pindah ke ibu kota baru di Kalimantan Timur sejak 1 Maret 2025.
Ia memastikan, ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan segera menyusul pada pertengahan tahun ini.
“Ada CPNS sebanyak 582 orang lagi yang akan tinggal di sini (IKN),” kata Basuki dalam konferensi pers daring pada Rabu, 23 April 2025.
Basuki menjelaskan, kepindahan pegawai Otorita IKN ini menunjukkan kesiapan mereka dalam menjalankan tugas di Nusantara, meskipun kepastian terkait pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kementerian/lembaga pusat masih belum final.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menyatakan, belum ada arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto untuk memindahkan ASN secara massal.
Selain itu, proses penyaringan ulang ASN yang akan dipindahkan masih akan dilakukan.
Sementara itu, pemindahan pegawai Otorita IKN dilakukan beriringan dengan dimulainya pembangunan tahap II di kawasan IKN.
Pada tahap ini, Otorita IKN akan melanjutkan pembangunan infrastruktur fisik yang sebelumnya belum sempat digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Selain pembangunan fisik, Basuki juga menyebut bahwa pihaknya tengah menyiapkan pembentukan Pemerintah Daerah Khusus IKN (Pemdasus).
“Jadi, untuk menyongsong 2028 nanti, apabila jadi dideklarasikan akan menjadi Pemerintah Daerah Khusus, seperti dalam Undang-Undang IKN,” jelas Basuki yang pernah menjabat Menteri PUPR.
Pembangunan IKN tahap II dirancang berlangsung dari 2025 hingga 2029.
Pemerintah telah menetapkan anggaran sebesar Rp48,8 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Basuki menegaskan, proyek pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan terus dilanjutkan.
Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah memasukkan pembangunan IKN sebagai bagian dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ini memastikan keberlanjutan pembangunan di bawah pemerintahannya.
Untuk tahun 2025, Otorita IKN mendapatkan alokasi anggaran awal sebesar Rp5,3 triliun, ditambah persetujuan anggaran tambahan sebesar Rp8,1 triliun.
Tambahan anggaran tersebut akan difokuskan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan ekosistem legislatif dan yudikatif, sesuai dengan target pemerintah menjadikan IKN sebagai pusat politik nasional pada tahun 2028. (*)
