Penajam

DPRD PPU Tekankan Pentingnya Kerja Sama Konkret dengan Otorita IKN

169
×

DPRD PPU Tekankan Pentingnya Kerja Sama Konkret dengan Otorita IKN

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua I DPRD PPU Syahrudin M Noor

TITIKNOL.ID, PENAJAM – Menjawab isu pemenuhan kebutuhan dasar, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor mengungkapkan perlu ada kolaborasi konkret antara pemerintah daerah dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Pasokan air bersih, bahan pangan, hingga pemberdayaan pelaku usaha lokal menjadi poin utama yang disorot pihaknya dalam kunjungan Pemkab dan DPRD ke Kantor OIKN belum lama ini.

Ia menilai, harus ada skema berbagi sumber daya antara PPU dan Otorita, mengingat PPU secara geografis dan administratif masih menjadi tulang punggung banyak kebutuhan dasar yang menyangga IKN.

“Soal air, itu kita bicarakan untuk sharing sumber daya. Kalau otorita belum siap, kita akan bantu cover. Kebutuhan fundamental seperti itu, saya kira PPU yang paling utama menyiapkan,” ujarnya, Selasa (17/6/2025).

Termasuk keterlibatan pelaku UMKM lokal dalam aktivitas ekonomi di kawasan IKN, Syahrudin menegaskan, keberadaan IKN jangan sampai justru meninggalkan masyarakat PPU, tetapi sebaliknya harus memberi ruang yang luas bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

“Tenaga kerja dan pelaku usaha lokal kami minta diakomodir. Mereka juga harus terlibat aktif, jangan hanya jadi penonton di daerah sendiri,” katanya.

Ia juga menambahkan, dalam hal penyediaan bahan pangan seperti beras, ikan, dan sayur-sayuran, PPU punya potensi besar menjadi penyuplai utama bagi IKN.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, maka diperlukan dukungan teknologi dan kerja sama strategis dari OIKN.

“PPU bisa jadi lumbung pangan IKN. Tapi kita juga perlu dukungan teknologi. Misal, lahannya kita siapkan, teknologi dari mereka. Kerja sama seperti itu yang kita harapkan,” ucap dia.

Ia berharap, pembahasan seperti ini tak berhenti pada tataran bicara semata.

Dirinya juga mendorong agar kerja sama tersebut dapat dituangkan dalam langkah nyata, termasuk bentuk perjanjian maupun program kerja bersama.

Baca Juga:   Desak Pemkab Tertibkan Aset, Bijak Ilhamdani: Jangan Sampai Lahan Tak Bersertifikat Ganggu Pembangunan

“Kami harapkan adanya kerja sama yang saling menguatkan. Karena membangun IKN bukan hanya soal infrastruktur fisik, tapi juga keberlanjutannya dan keterlibatan masyarakat lokal,” pungkasnya. (Advertorial/TN01)