TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda secara resmi menyalurkan bantuan kompensasi sebesar Rp300 ribu kepada warga yang mengalami kerusakan kendaraan roda dua akibat bahan bakar minyak (BBM) bermasalah.
Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak insiden BBM tak layak pakai di sejumlah SPBU.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan bahwa kompensasi ini berlaku bagi kejadian kerusakan yang terjadi dalam rentang waktu 28 Maret hingga 8 April 2025.
Ia menyebut, langkah ini merupakan wujud tanggung jawab pemerintah atas keresahan yang sempat meluas di masyarakat.
“Banyak warga mengeluh motor mereka brebet hingga mogok setelah mengisi BBM di beberapa SPBU. Kami tidak ingin tinggal diam. Ini bentuk nyata kehadiran pemerintah,” ucap Andi Harun.
Untuk memperoleh bantuan, masyarakat diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan administratif.
Syarat utama yaitu membawa nota perbaikan dari bengkel yang menyatakan bahwa kerusakan disebabkan oleh BBM bermasalah, serta fotokopi KTP domisili Samarinda dan STNK kendaraan.
Selain itu, warga juga diwajibkan membawa langsung kendaraan yang rusak saat pengajuan klaim.
Dokumentasi berupa foto atau video kondisi motor, serta suku cadang yang telah diganti, juga harus dilampirkan sebagai bukti pendukung.
Andi Harun menambahkan bahwa proses pengajuan kompensasi dapat dilakukan di kantor kecamatan sesuai domisili masing-masing warga.
Pemkot ingin memastikan bahwa seluruh proses dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
“Kami minta warga yang merasa dirugikan untuk segera melapor dan melengkapi berkas sesuai prosedur. Semakin cepat, semakin baik,” ujarnya.
Bantuan ini merupakan tindak lanjut dari banyaknya laporan masyarakat mengenai kerusakan kendaraan yang diduga kuat disebabkan oleh kualitas BBM yang buruk. Insiden tersebut sempat memicu keresahan publik di Kota Samarinda.
Dengan bantuan ini, Pemkot berharap dapat meringankan beban masyarakat dan sekaligus menunjukkan bahwa negara hadir dalam menyelesaikan persoalan yang menyentuh langsung kehidupan warga.
“Walaupun bantuannya tidak besar, ini jauh lebih solutif dibanding hanya membuat pernyataan-pernyataan tanpa solusi,” tutup Andi Harun. (Adv/Ink)
