TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Ratusan pengemudi taksi online roda empat yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) menggelar aksi unjuk rasa.
Kegiatan demo itu dilangsungkan di depan kantor Grab Samarinda, Jalan Wahid Hasyim 1, Kelurahan Sempaja Timur, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pada Kamis (7/8/2025).
Sekitar 200 driver online menyuarakan protes keras atas dugaan pelanggaran tarif yang dilakukan Grab, yang dianggap bertentangan dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.673/2023 tentang tarif Angkutan Sewa Khusus (ASK).
Berikut ini 4 fakta ratusan driver online di Kota Samarinda demo ke Kantor Grab, seperti ini:
- Driver Protes karena Dikorbankan
Koordinator aksi, Yohanes, menyebut Grab telah menurunkan tarif di luar ketentuan yang telah disepakati bersama antara para penyedia transportasi daring, termasuk Gojek dan Maxim.
“Tiga minggu lalu kami sepakat. Tarif bersih Rp 18.800 per 4 km, batas bawah Rp 5.000, batas atas Rp 7.000. Tapi tiba-tiba tarif diturunkan sepihak oleh Grab,” ungkap Yohanes saat ditemui di lokasi aksi.
Menurut Yohanes, penurunan tarif ini diawali oleh Maxim, namun Grab justru ikut serta menurunkan tarif alih-alih mempertahankan kesepakatan.
Akibatnya, persaingan antar aplikasi menjadi tidak sehat, dan mitra pengemudi menjadi korban utama.
“Kalau cuma satu aplikasi yang turunkan tarif, itu sudah salah. Tapi ini Grab ikut-ikutan. Kami makin rugi, bensin naik, kebutuhan naik, tapi tarif makin turun,” tambahnya dengan nada kecewa.
2. Driver Merugi, Promo Dinilai Menyesatkan
Salah satu pengemudi yang ikut aksi, Sahrul Razi, mengungkapkan bahwa pendapatannya menurun drastis sejak tarif baru diterapkan.
Ia menilai skema promo dari Grab sebenarnya bukan bantuan atau subsidi kepada konsumen, melainkan pemotongan langsung dari penghasilan mitra.
“Dulu penumpang bayar Rp 15 ribu, kami masih dapat Rp 18 ribu karena ada subsidi. Sekarang enggak ada subsidi. Tarif bersih ke kami juga ikut turun,” jelas Sahrul.
Ia juga menyayangkan bahwa masyarakat sering kali salah paham dengan skema promo tersebut.
“Konsumen pikir tarif promo itu murah karena diskon dari Grab. Padahal yang dikorbankan itu kami para driver. Ini merusak ekosistem,” tegasnya.
3. Desak Pemerintah Tegas dan Netral
Para pengemudi menuntut agar pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan Kaltim, bersikap adil dan tidak memihak pada salah satu aplikasi.
“Yang kami tuntut bukan hanya tarif, tapi keadilan. Pemerintah harus netral. Semua aplikasi wajib patuh pada SK Gubernur,” tegas Yohanes.
4. Ancaman Aksi Lebih Besar Jika Tidak Ada Tindakan
AMKB mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tidak ada respons konkret dari Grab maupun pemerintah daerah.
“Senin depan kami akan aksi di Kantor Gubernur Kaltim. Kalau tidak ada perubahan, kami minta operasional aplikasi yang melanggar ditutup,” pungkas Yohanes. (*)
