TITIKNOL.ID, BONTANG – Walikota Bontang, Neni Moerniaeni, menolak rencana pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah pada tahun anggaran 2026.
Ia menilai, kebijakan itu bisa mengguncang stabilitas fiskal daerah, terutama kota-kota seperti Bontang yang sangat bergantung pada transfer pusat.
“Kami menolak pemangkasan anggaran untuk daerah yang hidupnya bergantung pada dana transfer,” tegas Neni, Rabu (3/9/2025).
Pemangkasan DBH ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam APBN.
Kebijakan ini berlaku sejak 29 Juli 2025 sebagai bagian dari upaya efisiensi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bontang, pengurangan dana transfer bisa mencapai Rp 500 miliar.
Jika ini terjadi, maka APBD 2026 diperkirakan turun menjadi sekitar Rp 2,8 triliun, dari Rp 3,1 triliun pada APBD Perubahan 2025.
Dampaknya, sejumlah program strategis terancam tertunda, mulai dari penanganan banjir hingga perbaikan infrastruktur jalan.
Neni berharap pemerintah pusat tetap memberi ruang bantuan khusus, misalnya melalui skema Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov Kaltim untuk program-program prioritas.
“Kami minta kebijaksanaan, karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat. Banyak program yang perlu dijalankan,” ujarnya.
Untuk memperkuat posisi daerah, Neni berencana menggalang dukungan melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
Ia menilai daerah perlu bersatu menolak kebijakan yang berpotensi melemahkan kemampuan fiskal pemerintah kota.
Sementara itu, Wakil Walikota Bontang, Agus Haris, mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat akan berdampak langsung pada belanja daerah.
Menurutnya, Pemkot Bontang telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif.
“Dampak pasti ada. Karena itu, kami mulai mencari sumber baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Agus saat ditemui dalam operasi pasar di Berbas Pantai, Kota Bontang, Kamis (28/8/2025).
Ia menilai pemerintah pusat secara tidak langsung mendorong daerah untuk mandiri secara fiskal.
Agus menyebut, pihaknya telah menggelar rapat bersama TAPD dan tim ekonomi untuk memetakan potensi PAD, termasuk mendorong Perusahaan Daerah (Perusda) agar bisa berkontribusi lebih besar.
Salah satu fokusnya adalah optimalisasi pengelolaan Pelabuhan Loktuan yang selama ini dianggap belum menghasilkan secara maksimal.
“Selama ini pengelolaan pelabuhan masih amatiran. Kami berharap bulan depan ada keputusan penting terkait pengelolaannya,” ujar Agus.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah proyek infrastruktur besar terancam tertunda, salah satunya pembangunan jalan layang di Bontang Kuala.
“Awalnya kami anggarkan lewat APBD. Tapi dengan adanya efisiensi, kami coba usulkan ke APBN. Saat ini komunikasi dengan Balai Jalan sudah berjalan,” jelasnya.
Meski terdampak kebijakan pusat, Agus menegaskan bahwa Pemkot Bontang memilih untuk bersikap konstruktif, bukan konfrontatif.
“Kami memahami situasi ini. Insya Allah kami bisa menyesuaikan,” pungkasnya. (*)
