TITIKNOL.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati PPU, Mudyat Noor, saat menghadiri Forum Pencegahan Korupsi Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (10/9/2025).
Forum ini juga dihadiri Ketua DPRD PPU Raup Muin, Sekda Tohar, dan sejumlah kepala OPD.
Forum pencegahan korupsi tersebut mempertemukan kepala daerah se-Kaltim dengan Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, jajaran deputi serta Satgas Pencegahan KPK.
Hadir pula Gubernur Kaltim Rudi Masud, Ketua DPRD Kaltim, serta unsur Forkopimda lainnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Mudyat Noor menyampaikan paparan mengenai capaian Kabupaten PPU dalam upaya pencegahan korupsi.
Menurutnya, hasil verifikasi, quality assurance, dan koreksi atas Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) menunjukkan tren positif.
“Pada tahun 2024, Kabupaten PPU mencatat skor IPKD sebesar 82,13. Capaian ini meningkat 8,58 poin dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkap Mudyat.
Ia menambahkan, dengan capaian tersebut, Kabupaten PPU kini berada di peringkat 283 dari 546 pemerintah daerah se-Indonesia.
Posisi ini mencerminkan adanya peningkatan konsistensi dalam upaya pencegahan korupsi, khususnya di lingkup Kaltim.
Menurut Mudyat, keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, dan seluruh aparatur daerah dalam mendorong pemerintahan yang lebih transparan.
“Kami terus melakukan pembenahan sistem agar lebih akuntabel dan bebas dari praktik-praktik menyimpang,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa peningkatan indeks ini harus diikuti dengan langkah nyata dalam pelayanan publik.
Pemkab PPU berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan bebas dari pungutan liar.
Dengan capaian yang terus membaik, Mudyat optimistis Kabupaten PPU dapat menjadi contoh daerah yang serius dalam membangun tata kelola pemerintahan bersih, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi daerah. (*/)
