Penajam

Bupati PPU Dorong Optimalisasi DBH Sawit Lewat Audiensi dengan Kemendagri

172
×

Bupati PPU Dorong Optimalisasi DBH Sawit Lewat Audiensi dengan Kemendagri

Sebarkan artikel ini
Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor bersama sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) menggelar audiensi.

TITIKNOL.ID, JAKARTA — Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, bersama sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik.

‎Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Dirjen Otda, Gedung F Lantai 8 Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025), membahas peran strategis daerah penghasil sawit dalam mendukung kemandirian fiskal.

‎Salah satu fokus pembahasan adalah optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor perkebunan kelapa sawit, sekaligus konsultasi mengenai dukungan regulasi lintas kementerian dan lembaga.

‎“Audiensi ini merupakan bagian dari upaya AKPSI untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari DBH sawit dengan dukungan regulasi yang kuat,” ujar Bupati PPU Mudyat Noor.

‎Menurutnya, sektor kelapa sawit memiliki kontribusi besar terhadap daya dukung fiskal daerah.

‎Karena itu, optimalisasi DBH sawit sangat mendesak untuk mendukung pembangunan infrastruktur, terutama jalan umum yang terdampak aktivitas perkebunan.

‎“Optimalisasi ini sangat penting agar perbaikan infrastruktur jalan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Mudyat.

‎Ia juga menilai AKPSI menjadi wadah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam mendorong kemandirian fiskal berbasis perkebunan.

‎Sementara itu, Dirjen Otda Akmal Malik menyambut baik langkah yang ditempuh AKPSI.

‎Ia menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan perkebunan sawit.

‎“Regulasi berbasis data menjadi sangat penting sebagai dasar sinkronisasi program daerah dengan kementerian dan lembaga, termasuk mendukung usulan kepala daerah terkait DBH sawit,” kata Akmal.

‎Ia juga menyoroti tantangan tata kelola perkebunan sawit, mulai dari kelembagaan petani, keterbatasan infrastruktur, hingga tuntutan global atas keberlanjutan sektor ini.

‎Akmal menegaskan komitmennya mendukung AKPSI dalam mendorong optimalisasi DBH sawit melalui sinkronisasi regulasi maupun audiensi lanjutan ke kementerian terkait.

‎Dalam audiensi tersebut hadir pula Bupati Mamuju Tengah, Bupati Pasangkayu, Bupati Mamuju, serta jajaran pengurus AKPSI lainnya. (*/)