TITIKNOL.ID, JAKARTA — Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Askolani, di Kantor Ditjen Perimbangan Keuangan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Pertemuan ini membahas usulan kebijakan fiskal afirmatif bagi Kabupaten PPU sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi akibat pembangunan IKN.
Dalam kesempatan itu, Bupati Mudyat Noor memaparkan bahwa pembangunan IKN membawa dampak besar terhadap dinamika wilayah sekitar, terutama Kabupaten PPU.
Menurutnya, percepatan pembangunan IKN menuntut kesiapan daerah dalam berbagai aspek, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik.
“Kabupaten Penajam Paser Utara memerlukan dukungan fiskal yang proporsional dan afirmatif agar mampu mengimbangi laju pembangunan IKN. Kami berharap Kementerian Keuangan dapat memberikan skema khusus yang memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama untuk mendukung peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik,” jelas Mudyat.
Ia menegaskan bahwa regulasi dan kebijakan fiskal afirmatif menjadi penting agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang cukup dalam menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan tata ruang wilayah yang terintegrasi dengan IKN.
Bupati Mudyat juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di kawasan IKN dan sekitarnya.
“Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Pemerintah Pusat menjadi kunci dalam memastikan pembangunan IKN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi kebijakan fiskal antara daerah penyangga IKN dan Kementerian Keuangan, serta mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Kalimantan Timur.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Mudyat Noor didampingi Wakil Ketua DPRD PPU Andi Yusuf, Sekretaris Daerah Tohar, Kepala BKAD Muhajir, Kepala Bapenda, perwakilan Bapelitbang, serta Kabag Prokopim Setda PPU. (*/)
