TITIKNOL.ID, PENAJAM – Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan tersebut berimbas langsung terhadap pelaksanaan program di daerah, terutama bagi wilayah yang bergantung pada dana bagi hasil (DBH).
“Kalau dulu, saat anggaran masih besar, hampir semua program bisa terlaksana. Tapi sekarang dengan efisiensi yang dicanangkan pemerintah pusat, semua daerah terdampak, termasuk kita di PPU,” ujar Jamaluddin, Rabu (12/11/2025).
Ia menjelaskan, pemotongan DBH yang semula diperkirakan hanya 50 persen ternyata mencapai hingga 70 persen. Kondisi ini membuat sejumlah kegiatan daerah harus tertunda karena kekurangan anggaran.
“Akibatnya ada program yang seharusnya bisa dikerjakan tahun ini jadi tertunda. Bahkan sebagian berpotensi jadi beban hutang daerah kalau tidak segera dibayarkan,” tambahnya.
Pihaknya berharap pemerintah daerah melalui bagian keuangan dapat memastikan dana kurang salur dari pusat segera diterima sebelum akhir November.
“Kalau dana kurang salur itu tidak segera disalurkan, maka akan masuk sistem simpan, dan itu akan menyulitkan daerah. Kami harap ini bisa segera diselesaikan agar program berjalan lancar,” tutup dia.
(TN01/Advertorial)
