TITIKNOL.ID, PENAJAM – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali melanjutkan pembahasan APBD 2026 melalui rapat paripurna penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) dan persetujuan bersama dengan pemerintah daerah, Minggu (30/11/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD PPU, Raup Muin, yang menyampaikan bahwa penyusunan APBD tahun depan tidak berlangsung mudah. Salah satu penyebabnya adalah turunnya proyeksi pendapatan daerah yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Menurut Raup, penurunan ini terjadi karena adanya penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat, sementara PPU masih sangat bergantung pada sumber anggaran tersebut, meski berada di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Anggarannya turun cukup jauh. Ini realita yang mau tidak mau harus kita hadapi. Karena masih bergantung pada dana transfer, maka kita harus melakukan penyesuaian anggaran,” ujarnya.
Dengan kondisi itu, DPRD mendorong agar penggunaan anggaran dilakukan lebih hati-hati dan terukur.
Raup menegaskan, langkah ini bukan untuk memangkas program secara sembarangan, melainkan menjaga likuiditas keuangan daerah agar hak pegawai dan layanan publik tidak terganggu.
“Fokusnya menjaga pelayanan dasar tetap jalan, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan program yang langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Dalam rapat yang sama, Bupati PPU Mudyat Noor juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar bekerja lebih cermat, mengikuti aturan, dan mempercepat pelaksanaan program agar manfaat APBD bisa dirasakan sejak awal tahun anggaran.
“APBD ini harus berdampak nyata. Infrastruktur dasar dan layanan publik harus segera bergerak,” tegas Mudyat.
Ia juga menyebut kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD perlu diperkuat untuk menghadapi situasi anggaran yang lebih ketat.
Berdasarkan struktur APBD yang disepakati, pendapatan daerah 2026 ditetapkan sebesar Rp1,48 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp210 miliar, dana transfer Rp1,2 triliun, dan pendapatan lain-lain sebesar Rp23 miliar. Belanja daerah ditetapkan Rp1,47 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp13,7 miliar, sehingga APBD 2026 dinyatakan zero defisit.
(TN01/Advertorial)
