Keamanan penerbangan tak bisa ditawar! Seiring melonjaknya jumlah penumpang, Bandara APT Pranoto Samarinda usulkan perluasan lahan besar-besaran demi penuhi standar internasional. Bagaimana nasib lahan di sekitar bandara?
TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Aspek keselamatan penerbangan dan peningkatan layanan publik kini menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Hal ini mendasari digelarnya rapat pembahasan usulan perluasan area Bandar Udara APT Pranoto, seiring kian padatnya aktivitas penerbangan dan mobilitas penumpang di bandara tersebut.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Mahakam, Kantor BPKAD Kota Samarinda, Rabu 7 Januari 2026, dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Samarinda, Ali Fitri Noor.
Agenda ini merupakan tindak lanjut atas permohonan pengembangan yang diajukan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas I APT Pranoto.
Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan BPKAD Provinsi Kaltim, Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP), serta Kepala UPBU APT Pranoto, Kadek Yudisastrawan.
Dalam paparannya, Kadek mengungkapkan bahwa lonjakan jumlah penumpang menuntut adanya pengembangan infrastruktur yang mendesak.
Sesuai standar keselamatan penerbangan internasional, bandara wajib memiliki ketersediaan lahan di sisi kiri dan kanan landasan pacu (runway strip) sebagai area pengamanan darurat.
Area keselamatan ini berfungsi untuk meminimalkan risiko jika pesawat mengalami kegagalan saat pendaratan maupun lepas landas.
“Kami memohon dukungan Pemkot Samarinda terkait pemenuhan lahan ini demi menjamin standar keamanan tertinggi,” ujar Kadek.
Lebih lanjut, Kadek menekankan pentingnya peran strategis APT Pranoto yang tidak hanya melayani warga Samarinda, tetapi juga menjadi gerbang utama bagi wilayah Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, hingga Kutai Barat.
Merespons usulan tersebut, Ali Fitri Noor menyatakan bahwa pada prinsipnya Pemkot Samarinda memberikan dukungan penuh terhadap rencana pengembangan bandara.
Ia menilai perluasan ini adalah langkah strategis untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan memperkuat konektivitas di Kalimantan Timur.
Meski demikian, Ali mengingatkan agar seluruh tahapan pengembangan dilakukan dengan penuh ketelitian.
Seluruh proses harus tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Selain itu, kita harus mempertimbangkan dampak sosial bagi masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah bandara,” kata Ali. (*)
