Janji pendidikan gratis kembali digugat! Ratusan mahasiswa Samarinda datangi Kantor Gubernur untuk pertanyakan realisasi Gratispol. Apakah program ini benar-benar gratis atau terhambat birokrasi?
TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Pemandangan tak biasa terlihat di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Senin (23/2/2026) di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Di tengah riuhnya aksi unjuk rasa, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memilih melebur bersama massa dengan duduk bersila di aspal untuk mendengarkan langsung aspirasi dari Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM).
Didampingi jajaran pejabat dan aparat keamanan, sosok yang akrab disapa Harum ini berdialog secara terbuka dan hangat.
Langkah persuasif ini diambil sebagai bentuk komitmen orang nomor satu di Benua Etam tersebut untuk menjaga kondusivitas sekaligus memastikan suara mahasiswa tersampaikan tanpa sekat.
Massa aksi sendiri merupakan gabungan aktivis dari berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) perguruan tinggi di Samarinda, mulai dari Universitas Mulawarman, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), hingga Politeknik Negeri Samarinda.
Klarifikasi soal Program Gratispol
Salah satu poin utama yang disuarakan mahasiswa adalah evaluasi terhadap program unggulan Gratispol.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud menjelaskan bahwa visi besarnya bersama Wakil Gubernur Seno Aji tetap konsisten, memberikan akses pendidikan gratis bagi putra-putri Kaltim hingga jenjang S 3.
Namun, ia tidak menampik adanya tantangan regulasi.
“Sejak awal niat kami adalah pendidikan gratis. Namun dalam perjalanannya, terdapat sejumlah peraturan dari pemerintah pusat yang membatasi, khususnya terkait teknis pemberian Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara cuma-cuma,” ungkapnya dengan lugas.
Meski terbentur aturan pusat, Pemprov Kaltim terus berupaya memperluas cakupan penerima manfaat.
Berdasarkan data tahun 2025, program Gratispol telah dinikmati oleh 24.492 mahasiswa dengan realisasi anggaran sebesar Rp127,88 miliar dari total pagu Rp204,6 miliar.
Kabar baiknya, di tahun 2026, anggaran ini dipastikan akan melonjak drastis demi menjangkau lebih banyak anak muda di Kalimantan Timur.
“Tahun 2026 ini sudah kita siapkan anggaran sebesar Rp1,37 triliun dengan target sekitar 158 ribu mahasiswa dari semester dua hingga semester delapan,” tegas Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
Ia menambahkan, syarat utama penerima manfaat program ini adalah mahasiswa asli Kaltim yang berdomisili dan memiliki KTP Kalimantan Timur minimal selama tiga tahun.
Langkah ini diambil agar bantuan pendidikan tepat sasaran bagi warga lokal yang ingin membangun daerahnya melalui ilmu pengetahuan. (*)
