Politik

Pemerintah Respons Usulan Keluar dari Dewan Perdamaian Trump, Prabowo Disebut Terbuka Terima Kritik

42
×

Pemerintah Respons Usulan Keluar dari Dewan Perdamaian Trump, Prabowo Disebut Terbuka Terima Kritik

Sebarkan artikel ini
Presiden AS Donald Trump memberi isyarat ke arah Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto, saat mereka mengikuti pengumuman piagam untuk inisiatif Dewan Perdamaian yang bertujuan menyelesaikan konflik global, bersamaan dengan Forum Ekonomi Dunia (WEF) ke-56, di Davos, Swiss, 22 Januari 2026. (Tangkapan Layar Youtube/The White House)

TITIKNOL.ID – Pemerintah menyatakan Presiden Prabowo Subianto menghargai berbagai masukan dan kritik terkait usulan agar Indonesia menangguhkan atau keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

‎Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan pemerintah tidak antikritik dan tetap mendengarkan berbagai pandangan yang berkembang di masyarakat.

‎“Kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak antikritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan,” kata Nusron saat mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan para tokoh ulama dan organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3) malam.

‎Ia menjelaskan, Prabowo berkewajiban memberikan penjelasan secara utuh mengenai posisi Indonesia dalam keanggotaan BoP kepada publik.

‎Menurut Nusron, Presiden tidak pernah menutup diri terhadap kritik maupun masukan dari berbagai kalangan, termasuk para ulama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia.

‎Meski demikian, pemerintah masih memandang forum seperti BoP dapat menjadi sarana penting untuk mendorong upaya perdamaian, terutama di kawasan Timur Tengah dan terkait konflik Palestina.

‎Karena itu, kata Nusron, posisi pemerintah saat ini adalah menjadikan forum tersebut sebagai bagian dari langkah diplomasi Indonesia dalam mengupayakan perdamaian dunia.

‎Ia menegaskan bahwa upaya diplomasi melalui forum tersebut perlu dicoba terlebih dahulu sebelum mengambil langkah lain, termasuk kemungkinan keluar dari keanggotaan.

‎Menurutnya, tidak tepat apabila Indonesia langsung menghentikan keanggotaan tanpa terlebih dahulu melakukan upaya diplomasi yang maksimal.

‎“Bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu,” jelasnya. (*)