TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun kembali menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang adaptif dan inovatif di tengah tekanan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Saat banyak daerah menghadapi keterbatasan akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), ia justru mampu menjaga ritme pembangunan tetap berjalan.
Strategi yang diterapkan tidak sekadar bertahan, tetapi juga mendorong percepatan pembangunan melalui pengelolaan keuangan yang cerdas dan terukur. Pendekatan ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas program prioritas di Kota Samarinda.
Atas capaian tersebut, Andi Harun masuk dalam nominasi kepala daerah penerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam proses penilaian, ia memaparkan konsep Entrepreneur Government melalui skema Creative Financing Tahun 2026 secara daring di hadapan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, Jumat (17/4/2026) malam.
Dalam paparannya, Andi Harun menjelaskan berbagai inovasi pengelolaan keuangan daerah yang telah dijalankan selama masa kepemimpinannya. Ia menekankan bahwa efisiensi tidak dimaknai sebagai penghentian belanja, melainkan penguatan pada sektor prioritas.
“Efisiensi bukan berarti berhenti belanja, tetapi memastikan belanja tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan APBD sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat.
Salah satunya adalah Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) dengan komposisi 60 persen untuk infrastruktur dasar dan 40 persen untuk pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pengembangan Badan Usaha Milik RT (BUMRT) juga terus didorong agar memberikan dampak ekonomi nyata.
Inovasi lain yang diperkenalkan yakni retribusi daerah melalui rencana sistem parkir berlangganan guna meningkatkan kenyamanan publik sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini diperkuat dengan penyehatan BUMD, penataan aset daerah, serta optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Pendekatan komprehensif tersebut membuahkan hasil, di mana Pemerintah Kota Samarinda berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). “Semuanya kami arahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berdampak luas bagi masyarakat,” pungkasnya. (Advertorial)
Andi Harun Bersinar di Tengah Efisiensi Anggaran, Strategi “Creative Financing” Bawa Samarinda Masuk Nominasi Kemendagri
