TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah menggelar rapat evaluasi Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT) berbasis kelurahan di Balai Kota, Selasa (28/4/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Neneng Chamelia Shanti dan dihadiri camat se-Kota Samarinda, Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP), serta sejumlah instansi teknis.
Kepala Bagian Ekonomi Nadya Turisna menyebut evaluasi ini rutin dilakukan setiap triwulan karena BUMRT merupakan program unggulan wali kota. Meski secara kuantitas melampaui target, kualitas pelaksanaannya dinilai masih jauh dari harapan.
“Jumlahnya sudah 133 unit tersebar di 58 kelurahan dan 10 kecamatan, minus satu kelurahan. Tapi dari sisi kualitas, masih banyak yang perlu dibenahi,” ujarnya.
Nadya mengungkapkan, hanya 12 BUMRT yang memiliki kelengkapan administrasi. Sebagian besar dibentuk tanpa prosedur yang jelas, bahkan tidak melalui musyawarah warga, sehingga berdampak pada lemahnya pengelolaan usaha.
“Banyak yang terbentuk karena euforia. Tidak ada rapat, syarat tidak lengkap, akhirnya saat berjalan usaha ini terseok-seok,” tegasnya.
Dari sisi jenis usaha, BUMRT masih didominasi sektor sederhana. Usaha penyewaan tenda dan kursi mencapai 48 persen, disusul makanan ringan 17,6 persen, koperasi 4 persen, serta unit usaha seperti bank sampah.
Permasalahan lain mencakup minimnya pelaporan dan pembinaan. Perkembangan BUMRT belum dilaporkan secara komprehensif kepada kepala daerah, sementara pemanfaatan dana program Pro Bebaya kerap tidak tepat sasaran.
Sekda Samarinda Neneng Chamelia Shanti menegaskan perlunya arah yang jelas dan integrasi program, termasuk dengan koperasi Merah Putih. Ia meminta OPD aktif melakukan pendampingan, mulai dari penyusunan administrasi hingga pembinaan langsung di lapangan.
“Bikin rembuk per kecamatan, kita dampingi langsung. Karena levelnya di bawah, wajar kalau banyak yang belum paham,” ujarnya.
Pemkot juga mendorong TWAP menyusun roadmap pengembangan BUMRT serta menyiapkan penyesuaian program Pro Bebaya 2027 untuk penguatan ekonomi. Sinkronisasi data antar OPD akan dilakukan guna menentukan pilot project terbaik yang bisa direplikasi.
Sementara itu, Asisten II Setkot Samarinda Marnabas Patiroy menekankan pentingnya pendekatan berbasis potensi wilayah. Ia juga membuka peluang dukungan permodalan melalui Kredit Bertuah serta menegaskan akan dilakukan pemetaan ulang BUMRT aktif dan tidak aktif agar program ini benar-benar berdampak nyata bagi ekonomi warga. (Advertorial)
