TITIKNOL.ID, PENAJAM – Di tengah kondisi defisit anggaran daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) memastikan program Kartu Penajam Cerdas (KPC) tetap dilanjutkan pada tahun 2026. Program bantuan pendidikan tersebut disebut menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah karena dinilai langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Bupati PPU, Mudyat Noor menegaskan keberlanjutan program KPC merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membantu meringankan beban biaya pendidikan, khususnya bagi para pelajar yang baru memasuki jenjang sekolah.
“Ini merupakan program yang meringankan adik-adik kita yang sedang bersekolah. Program ini menjadi skala prioritas karena langsung menyentuh masyarakat, terutama anak-anak yang baru masuk sekolah,” ujarnya, Senin (18/05/2026).
Menurutnya, meskipun kondisi fiskal daerah masih mengalami tekanan, Pemkab PPU tetap mengalokasikan anggaran untuk bantuan pendidikan tersebut agar masyarakat tetap dapat merasakan manfaat program pemerintah secara langsung.
Ia juga membuka peluang perluasan cakupan bantuan apabila kondisi keuangan daerah membaik di masa mendatang. Namun untuk sementara, bantuan masih diprioritaskan bagi siswa baru di setiap jenjang pendidikan.
“Kalau kondisi fiskal keuangan kita membaik, tentu kita ingin membantu semuanya sesuai kebijakan Pemerintah PPU. Namun sementara ini kita fokus membantu siswa yang baru masuk sekolah,” ungkapnya.
Untuk nominal bantuan, Pemkab PPU masih mempertahankan besaran Kartu Penajam Cerdas sekitar Rp600 ribu per siswa, sama seperti tahun sebelumnya.
Selain memastikan keberlanjutan program, pemerintah daerah saat ini juga tengah menyelesaikan pembaruan data penerima bantuan. Sebelumnya, proses penyaluran sempat terkendala akibat ketidaksesuaian data administrasi kependudukan.
Mudyat menjelaskan, terdapat sejumlah anak yang tinggal bersama wali atau kerabat, seperti paman maupun keluarga lainnya, sehingga data Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak sesuai saat proses verifikasi dilakukan.
“Nah, dulu kendalanya bukan pada anggaran, tetapi pembaruan data. Banyak anak yang tidak memiliki orang tua dan tinggal dengan pamannya, sehingga data NIK-nya tidak cocok,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihak Bank Pembangunan Daerah (BPD) bersama pemerintah daerah telah melakukan pembaruan data penerima bantuan dan proses tersebut kini hampir selesai.
“Bank BPD sudah mulai melakukan pembaruan data kembali dan Insya Allah sekarang sudah beres,” pungkasnya. (TN02)
KPC Tetap Berjalan di Tengah Defisit Anggaran, Pemkab PPU Prioritaskan Bantuan Pendidikan Siswa Baru
