TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ditantang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga dua kali lipat pada 2027 mendatang.
Target PAD yang saat ini berada di kisaran Rp210 miliar dinilai masih jauh dari potensi riil daerah, terutama dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayah penyangga.
Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, menilai PAD ideal Kabupaten PPU setidaknya dapat menembus Rp500 miliar pada 2027 jika sejumlah sektor potensial dimaksimalkan secara serius oleh pemerintah daerah.
“Target ideal PAD PPU pada 2027 minimal Rp500 miliar,” ujar Syahrudin.
Menurutnya, sektor pariwisata menjadi salah satu potensi besar yang hingga kini belum tergarap optimal.
Padahal, posisi strategis PPU yang berbatasan langsung dengan kawasan IKN membuka peluang besar terhadap peningkatan kunjungan wisatawan.
“Pariwisata harus menjadi salah satu tumpuan kita. Orang-orang dari IKN nanti akan mencari tempat berwisata dan rekreasi. Ini peluang yang harus dibaca dan dimanfaatkan pemerintah daerah,” katanya.
Ia menilai pengembangan destinasi wisata memerlukan dukungan infrastruktur dasar, terutama akses jalan dan jembatan menuju lokasi wisata.
Sebab, sebagian besar destinasi wisata alam di PPU berada di kawasan perusahaan.
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah membangun kolaborasi dengan pihak perusahaan untuk mendukung pengembangan aksesibilitas wisata.
“Rata-rata wisata alam berada di wilayah perusahaan. Maka perlu kolaborasi membangun jalan, jembatan, dan akses lainnya. Akses menjadi hal paling penting,” ujarnya.
Selain infrastruktur, promosi wisata juga dinilai masih lemah. Syahrudin mencontohkan destinasi Pulau Gusung yang justru lebih banyak dipasarkan oleh pelaku wisata dari luar daerah dibanding masyarakat lokal PPU sendiri.
“Pulau Gusung misalnya, lebih banyak dijual oleh pihak dari Balikpapan. Tarif wisatanya juga cukup tinggi, sementara pelaku lokal di PPU sendiri masih sedikit yang memasarkan,” ucapnya.
Tak hanya sektor pariwisata, DPRD juga menyoroti optimalisasi pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Menurut Syahrudin, potensi BPHTB masih belum tergarap maksimal di tengah tingginya transaksi lahan yang terjadi akibat pembangunan IKN.
“Bapenda jangan lemah. BPHTB kita masih banyak yang bocor. Hari ini transaksi tanah di sekitar IKN nilainya ratusan miliar rupiah, tetapi kontribusinya ke daerah masih kecil. Ini perlu dikaji serius,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan lebih ketat terhadap proses administrasi transaksi lahan, termasuk melibatkan notaris agar potensi penerimaan daerah tidak hilang.
Selain itu, DPRD turut menyoroti pengembangan Kawasan Industri Buluminung (KIB) yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap PAD.
Pemerintah daerah didorong lebih agresif menarik investor di sektor logistik dan pelabuhan agar kawasan industri tersebut dapat berkembang lebih maksimal.
“Industri sebesar itu seharusnya bisa menghasilkan pendapatan miliaran rupiah setiap bulan. Kalau kawasan industri di daerah sebelah bisa, berarti ada yang perlu dibenahi dari sisi manajemen dan tata kelola,” pungkasnya. (*/)
