TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, terus memperkuat komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat maupun berbagai daerah untuk memperjuangkan program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus aktif membangun komunikasi dan menyampaikan usulan kepada pihak berwenang agar kebutuhan pembangunan di daerah mendapat perhatian dan dukungan.
Menurutnya, berbagai program prioritas tidak dapat direalisasikan tanpa upaya, koordinasi, dan komunikasi yang berkelanjutan.
Karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
“Program tidak datang dengan sendirinya. Tidak mungkin itu tanpa diupayakan,” ujarnya.
Tohar menjelaskan, sejumlah kebutuhan yang terus diperjuangkan Pemkab PPU meliputi peningkatan fasilitas rumah sakit, pembangunan pasar, serta penanganan infrastruktur jalan.
Berbagai kebutuhan tersebut memerlukan perencanaan matang dan penyampaian usulan kepada instansi terkait agar dapat dipertimbangkan dalam program pembangunan.
Ia menekankan, pemerintah daerah tidak boleh hanya menunggu peluang pembangunan, tetapi harus proaktif mencari dukungan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya.
Selain koordinasi dengan pemerintah pusat, Tohar juga menyinggung kunjungan ke sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Sinjai dan Bulukumba.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komunikasi antardaerah untuk membangun sinergi dan membuka peluang kerja sama yang dapat mendukung pembangunan.
Dalam kesempatan yang sama, ia turut menyinggung upaya memperjuangkan program Kampung Nelayan Merah Putih sebagai salah satu agenda yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di kawasan pesisir.
Menurut Tohar, komunikasi dan hubungan kerja sama antarpemerintah dapat menjadi sarana untuk menyampaikan kebutuhan daerah sekaligus menjajaki peluang dukungan program. Namun, setiap usulan tetap harus memenuhi persyaratan dan mekanisme yang berlaku.
Karena itu, Pemkab PPU perlu memastikan setiap usulan pembangunan memiliki kejelasan kebutuhan, sasaran penerima manfaat, serta kesiapan perencanaan dan pelaksanaan. Dengan demikian, program yang diperjuangkan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Tohar juga menyoroti tantangan kebijakan fiskal nasional yang menuntut pemerintah daerah semakin cermat dalam menentukan prioritas pembangunan.
Dalam kondisi tersebut, penguatan sinergi dengan berbagai pihak menjadi salah satu langkah untuk membuka peluang dukungan bagi kebutuhan daerah.
Ia berharap komunikasi dan koordinasi yang terus dibangun dapat menghasilkan tindak lanjut konkret bagi pembangunan di Kabupaten PPU.
Meski demikian, realisasi setiap program tetap bergantung pada hasil koordinasi, kesiapan perencanaan, serta keputusan pihak yang berwenang.
Melalui upaya tersebut, Pemkab PPU berkomitmen memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat, memperluas peluang kerja sama, serta mendorong peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Adv/DiskominfoPPU)
