ANGGARAN – Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyuddin. Ia mengatakan anggaran penyusunan kajian perubahan status wilayah dari kelurahan menjadi desa sebesar Rp250 juta yang sebelumnya disebut telah disepakati, kini justru tidak ditemukan dalam APBD Perubahan (HO)
TITIKNOLID,PENAJAM – Rencana pemekaran tujuh wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menghadapi persoalan.
Anggaran penyusunan kajian perubahan status wilayah dari kelurahan menjadi desa sebesar Rp250 juta yang sebelumnya disebut telah disepakati, kini justru tidak ditemukan dalam APBD Perubahan.
Kondisi tersebut mendapat sorotan Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyuddin.
Ia menilai, tidak jelasnya dukungan anggaran berpotensi menghambat proses pemekaran yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat.
Menurut Mahyuddin, penyusunan kajian merupakan kebutuhan mendasar untuk melanjutkan proses pembentukan desa.
Terlebih, tujuh wilayah tersebut sebelumnya mengalami perubahan arah usulan, dari yang semula diperjuangkan menjadi desa, kemudian diarahkan menjadi kelurahan.
Jika kembali diperjuangkan sebagai desa, diperlukan penyesuaian kajian agar dokumen yang disiapkan sesuai dengan status wilayah yang diusulkan.
Persoalannya, anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut justru tidak tersedia. Padahal, dalam pembahasan sebelumnya, pemerintah daerah melalui APBD Perubahan telah menyetujui alokasi dana sebesar Rp250 juta.
“Awalnya masuk, tapi tiba-tiba di akhir katanya hilang. Saya konfirmasi, ternyata tidak ada anggaran untuk kajian perubahan dari kelurahan menjadi desa,” ungkap Mahyuddin, Senin (9/11/2026).
Lebih lanjut, politisi Partai Gelora ini mengatakan, persetujuan anggaran tersebut sebelumnya juga telah dikomunikasikan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Karena itu, hilangnya alokasi yang sudah dibicarakan tersebut menjadi tanda tanya baginya.
“Sudah saya sampaikan ke BKAD. Kemarin itu sudah di-acc, dengan nilai Rp250 juta. Makanya saya heran, kok kemudian anggarannya malah hilang,” katanya.
Mahyuddin menegaskan, pemerintah daerah perlu memberikan kepastian terhadap tindak lanjut aspirasi pemekaran tersebut. Sebab, tanpa dukungan anggaran untuk penyusunan kajian, tahapan berikutnya akan sulit berjalan.
Ia bahkan mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam merealisasikan pembentukan desa apabila kebutuhan awal proses tersebut tidak mendapatkan alokasi pembiayaan.
“Artinya, keseriusan pemerintah untuk memekarkan desa ini yang saya pertanyakan. Karena kalau kajiannya saja tidak dianggarkan, bagaimana proses selanjutnya bisa berjalan?” ujarnya.
Atas persoalan itu, Mahyuddin meminta BKAD menjelaskan alasan anggaran yang sebelumnya telah disepakati tidak lagi tersedia.
Ia berharap persoalan tersebut dapat dibuka kembali dalam pembahasan anggaran sehingga proses penyusunan kajian tidak terhenti.
Menurutnya, DPRD telah memberikan perhatian terhadap aspirasi masyarakat terkait pembentukan desa.
Karena itu, kesepakatan yang sudah dibangun bersama pemerintah daerah seharusnya ditindaklanjuti dengan kejelasan, bukan justru kehilangan dukungan dalam penganggaran.
“Ini yang saya titip pesan ke BKAD, kenapa anggaran itu dihilangkan? Padahal sebelumnya sudah dibicarakan dan disepakati,” pungkasnya. (Advertorial)
