TITIKNOL.ID, PENAJAM – Persoalan infrastruktur dan pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, kembali menjadi sorotan DPRD.
Anggota DPRD PPU dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Roman Rading, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih membelit pasar tradisional.
Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah bangunan Pasar Waru yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.
Roman mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU agar lebih tegas dalam menangani persoalan bangunan pasar yang telah lama terbengkalai tersebut.
Selain Pasar Waru, Roman turut menyoroti kondisi operasional Pasar Babulu yang berada di daerah pemilihan (dapil) yang sama.
Meski telah beroperasi dan dimanfaatkan pedagang, menurutnya, pemanfaatan fasilitas pasar tersebut masih belum merata.
Berdasarkan hasil peninjauannya, dari hampir 500 lapak yang tersedia di dalam bangunan Pasar Babulu, baru sekitar 200 lebih lapak yang ditempati pedagang.
Dengan demikian, masih terdapat sekitar 300 lapak yang belum terisi dan belum dimanfaatkan secara maksimal.
Roman juga menyoroti kebiasaan sejumlah pedagang yang memilih berjualan di pinggir jalan atau area luar pasar dibandingkan menempati los yang telah disediakan di dalam bangunan.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar fasilitas pasar yang telah dibangun pemerintah dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Roman mengusulkan agar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop), serta Dinas Perhubungan (Dishub), duduk bersama dengan asosiasi pedagang.
Koordinasi lintas instansi itu dinilai penting untuk membahas sejumlah persoalan, mulai dari kebersihan lingkungan pasar, penataan parkir, hingga distribusi dan pemanfaatan los pedagang.
Dengan pembenahan tersebut, aktivitas jual beli diharapkan dapat berlangsung lebih tertib dan nyaman.
”Nah, itulah perlunya duduk di antara tiga OPD supaya tidak saling menyalahkan. Dengan begitu bisa lebih nyaman pengguna, karena arahnya ekonomi ini kan di pasar. Kalau pasar tidak menyenangkan oleh pihak pengguna, maka tentu juga akan berpengaruh pada pergerakan keuangan,” tandasnya.
Roman berharap Pemkab PPU segera melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap pasar rakyat, baik dari sisi infrastruktur maupun pengelolaannya.
Upaya tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan fasilitas yang tersedia sekaligus menjawab kebutuhan pedagang dan masyarakat.
Ia menilai pasar rakyat perlu didorong menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang tertib, nyaman, dan mampu mendukung perputaran ekonomi lokal di Kabupaten PPU. (Advertorial)











