TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, berkomitmen membenahi penyelenggaraan penataan ruang setelah menyelesaikan agenda exit meeting pemeriksaan kepatuhan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap penyelenggaraan penataan ruang di PPU sekaligus upaya memastikan pembangunan daerah ke depan berjalan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Exit meeting dipimpin Inspektur Inspektorat Daerah PPU, Budi Santoso, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Selasa (17/11/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta tim pemeriksa BPK RI yang dipimpin Muhammad Sahlan.
Dalam pembahasan tersebut, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) PPU yang saat ini masih mengacu pada regulasi tahun 2014.
Pemkab PPU tengah mengupayakan revisi RTRW agar kebijakan penataan ruang lebih relevan dengan perkembangan pembangunan daerah, terutama seiring pesatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selain itu, pembahasan juga menyoroti persoalan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dalam pemeriksaan, ditemukan adanya ketidaksinkronan antara perizinan yang terbit melalui sistem tersebut dengan kondisi di lapangan.
Untuk mengatasi persoalan itu, Pemkab PPU berkomitmen melakukan koordinasi dengan BKPM pusat guna mendorong perbaikan sistem dan sinkronisasi data perizinan.
Pembenahan juga akan dilakukan terhadap data Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Lahan Baku Sawah (LBS). Langkah ini diperlukan agar data perencanaan pembangunan daerah, termasuk yang digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), lebih akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Inspektur Inspektorat Daerah PPU, Budi Santoso, mengatakan pemerintah daerah menyambut baik hasil pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjutinya melalui penyusunan rencana aksi.
”Pemerintah Kabupaten PPU menyambut baik hasil pemeriksaan ini dan akan menindaklanjutinya melalui penyusunan rencana aksi pada awal Desember mendatang. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab untuk menciptakan tata ruang yang tertib, ramah lingkungan, dan mendukung ketahanan pangan daerah,” ucap Budi.
Melalui rencana aksi tersebut, Pemkab PPU berharap berbagai catatan hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara terukur. Pembenahan tata ruang juga diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah yang tertib, berkelanjutan, serta selaras dengan kebutuhan pembangunan PPU di tengah perkembangan IKN. (Humas/Adv/KominfoPPU)
Usai Exit Meeting BPK, Pemkab PPU Siapkan Rencana Aksi Pembenahan Tata Ruang











