Sertifikat Lahan Pemakaman Terpadu 6,2 Ha di Penajam akan Diselesaikan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Penajam Paser Utara, akan menyelesaikan sertifikasi lahan Pemakaman terpadu di Kampung Gusung, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Penajam Paser Utara, akan menyelesaikan sertifikasi lahan Pemakaman terpadu di Kampung Gusung, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). TITIKNOL.ID/HO

TITIKNOL.ID,PENAJAM – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Penajam Paser Utara, akan menyelesaikan sertifikasi lahan Pemakaman terpadu di Kampung Gusung, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam.

Pemakaman terpadu ini telah diresmikan pemerintah daerah pada 2017 silam. 

Pemakaman terpadu memilih luasan lahan 6,2 hektare itu diperuntukkan pemakaman untuk semua agama.

Dalam satu kawasan tersebut terbagi klaster pemakaman muslim dan non muslim dengan konsep modern. 

“Ke depan, pemakaman terpadu akan dikembangkan sesuai dengan perencanaan yang modern,” kata Kabid Pertanahan dan Pemakaman Dinas Perkimtan PPU, Ika Yanuaris, Kamis (23/11/2023). 

Perencanaan pemakaman terpadu, kata Ika Yanuaris, juga mengutamakan estetika lingkungan. Hal tersebut untuk menghilangkan kuburan dari kesan angker. 

“Pemakaman terpadu juga dirancang sebagai RTH (ruang terbuka hijau),” bebernya. 

Ika Yanuaris mengungkapkan, pengembangan pemakaman terpadu dengan konsep modern membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Jadi, langkah awal yang akan diselesaikan terlebih dahulu oleh Dinas Perkimtan adalah alas hak. Karena lahan pemakaman terpadu seluas 6,2 hektare belum memiliki sertifikat. 

“Kami akan fokus menyelesaikan sertifikat lahannya terlebih dahulu,” tuturnya. 

Dinas Perkimtan PPU akan menyelesaikan legalitas lahan pemakaman terpadu agar nantinya bisa mendapatkan sokongan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat untuk peningkatan fasilitas makam. 

“Tetap ada perencanaan peningkatan fasilitas pemakaman terpadu, makanya saat ini mulai identifikasi aset lahan untuk ditingkatkan jadi sertifikat. Kalau sudah bersertifikat, untuk pengembangannya kita bisa dapatkan bantuan keuangan (bankeu) dari provinsi selain dari APBD PPU,” terangnya. (Advertorial)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *