Lurah dan Kades Diimbau Update Data Rumah Tidak Layak Huni di PPU 

“Saat ini masih ada 1.666 unit rumah tidak layak huni belum mendapatkan bantuan perbaikan. Menurut pandangan saya, masih banyak. Karena itu, kami mengimbau pemerintah kelurahan/desa untuk update data rumah tidak layak huni,”

Salah satu unit rumah yang diperbaikin Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Untuk itu, seluruh kades dan kepala desa untuk memperbaharui atau update data rumah tidak layak huni (RTLH). TITIKNOL.ID/HO

TITIKNOL.ID, PENAJAM – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengimbau seluruh kades dan kepala desa untuk memperbaharui atau update data rumah tidak layak huni (RTLH). 

Berdasarkan data dihimpun dari kelurahan/desa rumah tidak layak huni mencapai 1.666 unit.

Dinas Perkimtan PPU memperkirakan masih ada rumah tidak layak huni belum terdata oleh pemerintah kelurahan/desa. 

“Saat ini masih ada 1.666 unit rumah tidak layak huni belum mendapatkan bantuan perbaikan. Menurut pandangan saya, masih banyak. Karena itu, kami mengimbau pemerintah kelurahan/desa untuk update data rumah tidak layak huni,” kata Kabid Perumahan, Permukiman dan Pertamanan Dinas Perkimtan PPU, Khairil Achmad, Rabu (29/11/2023). 

Selain data jumlah rumah tidak layak huni, kata Khairil, status kepemilikan lahan rumah tidak layak huni juga perlu diupdate. Karena, rumah tidak layak huni yang berhak mendapatkan anggaran bantuan perbaikan dari Pemkab PPU, Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat harus berstatus lahan milik penerima bantuan. 

“Salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, status lahannya harus milik penerima manfaat.

Kalau status lahannya hanya menumpang, itu tidak bisa diberi bantuan perbaikan. Selain lahan milik sendiri, lahan hibah tetangga atau dari orangtuanya itu boleh, tapi harus disertai dengan surat keterangan dari pemerintah setempat,” terangnya. 

Khairil mengungkapkan, hasil pendataan rumah tidak layak huni yang dihimpun Dinas Perkimtan PPU dari pemerintah kelurahan/desa kemudian input di aplikasi RTLH milik pemerintah pusat. 

Baca Juga:   Makmur Marbun Minta Perpustakaan Jadi Pusat Pembelajaran dan Penelitian di PPU

“Hasil update rumah tidak layak huni dari kelurahan kami input di aplikasi RTLH sebagai calon penerima bantuan perbaikan. Data yang kami input itu dilihat langsung oleh pusat untuk jadikan bahan rujukan untuk program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni,” jelasnya. (Advertorial)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *