Hadiri Sidang Paripurna DPRD, Pj Bupati PPU Makmur Marbun Sampaikan LKPj hingga Jawab Raperda Inisiatif Dewan

RAPERDA – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun saat menyerahkan Raperda kepada Ketua DPRD Syahrudin M Noor. TITIKNOL,ID/HO

TITIKNOL.ID,PENAJAM – Sidang paripurna DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Selasa (26/3/2024), dihadiri Penjabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun.

Sidang paripurna tersebut mengagendakan tiga hal.

Pertama, penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah tahun anggaran 2023.

Kedua, penyampaian jawaban atau pendapat Pemkab PPU atas tiga raperda inisiatif DPRD.

Ketiga, penyampaian nota penjelasan bupati dan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga raperda usulan pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat penyampaian LKPj 2023 mengatakan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan LKPj.

Sebagaimana amanat konstitusi bahwa kepala daerah menyampaikan LKPj kepada DPRD satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Oleh karena itu, untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut, pada hari ini kami akan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2023 tersebut,” kata Makmur Marbun.

Sementara pada sesi penyampaian jawaban atau pendapat Pemkab PPU atas tiga raperda inisiatif DPRD, Marbun mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembentukan perda untuk masa sidang pertama pada tahun 2024 ini, ada tiga raperda yang diajukan sebagai inisiatif DPRD PPU yang diparipurnakan pada hari ini.

Adapun tiga raperda inisiatif DPRD yang telah diajukan tersebut, yakni Raperda tentang Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalur Hijau dan Taman, Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, dan Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik.

“Secara umum berdasarkan pandangan kami dari masing-masing raperda tersebut dapat disampaikan, salah satunya seperti raperda tentang pengelolaan pohon pada ruang terbuka hijau publik, jalur hijau dan taman, Kabupaten PPU sebagai salah satu kabupaten dengan wilayah paling dekat atau dianggap sebagai daerah penyangga utama serambi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” jelas Marbun.

Baca Juga:   Kepala BPKSDM Sebut 11 Puskesmas di PPU Masih Kekurangan 16 Dokter Umum

Kemudian pada penyampaian nota penjelasan bupati dan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga raperda usulan Pemkab PPU, Marbun mengatakan bahwa tiga raperda yang disampaikan Pemkab pada acara paripurna hari ini adalah Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PPU tahun 2023-2043, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

“Saya berharap terkait ini agar dapat segera dijadwalkan pembahasannya sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundangan-undangan,” tutupnya. (Advertorial/Kominfo/Humas6)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *