Penajam

Perkimtan PPU Masih Proses Penyelesaian Rencana Lahan Hutan Kota

×

Perkimtan PPU Masih Proses Penyelesaian Rencana Lahan Hutan Kota

Sebarkan artikel ini

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Penajam Paser Utara (PPU), sampai sekarang masih proses penyelesaikan lahan untuk rencana hutan kota

Kabid Perumahan, Permukiman dan Pertamanan, Disperkimtan PPU, Khairil Ahmad. TITIKNOL.ID

TITIKNOL.ID,PENAJAM –  Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Penajam Paser Utara (PPU), sampai sekarang masih proses penyelesaikan lahan untuk rencana hutan kota.

Kabid Perumahan, Permukiman dan Pertamanan, Disperkimtan PPU, Khairil Ahmad menjelaskan, penyelesaian lahan tersebut karena sampai sekarang masih ada tumpan tindih dengan lahan masyarakat.

“Lahan yang rencananya kami bangun hutan kota ternyata diklaim warga bahwa itu lahan mereka. Ini yang kami sedang selesaikan,” jelasnya.

Ia mengatakan, lahan yang masih harus diselesaikan itu yakni di Nenang yang menuju perusahaan Majapahit, kemudian di Labangka, Kecamatan Babulu dan Sesulu.

Bila ini persoalan lahan sudah selesai lanjutnya, maka pembangunan hutan kota sudah bisa dimulai.

Khairil mengatakan, pihaknya memang sedang merancan pembangunan hutan kota untuk di tiga kecamatan.

yakni di Penajam, Waru dan Babulu. Untuk Penajam berada di Kelurahan Nenang kemudian Nipah-Nipah dan Lawe-Lawe serta di Sesulu dan Labangka.

“Untuk di Nenang itu luasannya 15 Ha kemudian Labangka 30 ha dan Sesulu 15 Ha. Lawe-lawe dan Nipah-Nipah itu 15 Ha yang berada persis di belakang Kantor Bupati PPU,” jelas Khairil.

 Namun demikian, sejumlah hutan kota khususnya di Labangka 30 Ha masih ada tumpang tindih kepemilikan.

Khairil mengatakan, saat ini pihaknya masih dalam tahap identifikasi lahan yang bersengketa dengan masyarakat itu, sebelum digarap menjadi hutan kota.

“Tapi penetapan lokasi sudah kami lakukan. Jadi luasan hutan kota yang sudah kami tetapkan itu mencapai 85 Ha,” jelasnya.

Hutan kota ini lanjutnya, akan menjadi paru-paru Kabupaten PPU ke depan Ia menjelaskan, mengacu UU nonor 26 tahun 2007 maka setiap kawasan harus disiapkan 30 persen ruang terbuka.

Baca Juga:   Ratusan Kilometer Jalan di PPU Rusak, Pemkab Hanya Harap Kompensasi IKN

“Jadi kawasan perumahan itu wajib menyiapkan 30 persen ruang terbuka dari seluruh kawasan yang dimiliki,” katanya. (Advertorial)