Gas subsidi sangat diperlukan karena bisa meringankan beban ekonomi. Sekarang hampir semua barang naik, pengeluaran bertambah.
TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Warga Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur kali ini kesulitan mendapatkan gas subsidi 3 kilogram, Senin (3/6/2024).
Antrean panjang terlihat di Jalan KS Tubun, Kota Samarinda. Warga rela menunggu untuk mendapatkan gas 3 kg ukuran melon.
Satu di antara warga, Anita Wati, mengaku, sudah berkeliling ke berbagai tempat, warung eceran sampai pangkalan gas, susah sekali mendapatkan pasokan gas 3 kg.
Bagi dirinya, gas subsidi sangat diperlukan karena bisa meringankan beban ekonomi. Sekarang hampir semua barang naik, pengeluaran bertambah.
“Cari barang-barang yang murah biar pengeluaran tidak banyak,” katanya.
Upaya daya berkeliling mencari gas 3 Kg akhirnya menemukan. Harga yang didapat kena bandrol Rp25 ribu per tabung.
“Mau bagaimana lagi daripada tidak dapat, terpaksa beli, kena harga Rp25 ribu,” ujarnya.
Sekarang jika ikut antre, bila yang paling belakang, kurang cepat mendapat barisan depan dan tengah, maka kemungkinan besar tidak akan dapat.
“Antrean gas stok ya cepat habis, ya karena harga langsung pangkalan, banyak berebut,” bebernya.
Status Stok Aman Terkendali
Menanggapi hal ini, PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, membeberkan, belakangan ini, permintaan akan gas 3 Kg semakin tinggi, ada peningkatan.
Hal ini didorong karena faktor menjelang perayaan Idul Adha 2024, yang tentunya ada aktivitas memasak lebih banyak. Habis potong hewan kurban langsung berkegiatan masak.
Arya Yusa Dwicandra, menyatakan, pihak Pertamina berencana akan menambah pasokan 22 ribu tabung gas dengan harapan bisa mencukupi hingga perayaan Idul Adha nanti.
Sejauh ini, pasokan LPG saat ini masih dalam kategori aman dan terkendali. Dari kuota 9 juta tabung yang disediakan tahun ini, baru 4 juta tabung yang tersalurkan.
“Artinya dari segi kuota masih aman. Untuk menjaga ketersediaan gas melon di setiap distributor dan agen resmi adalah dengan menyalurkan sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah pusat,” tutur Arya. (*)
