TITIKNOL.ID – Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan mayoritas masyarakat menolak politik dinasti dan politik uang di pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) Kalimantan Timur (Kaltim) 2024.
Dari hasil survei tersebut, sebanyak 50,3% responden tidak akan memilih yang melakukan praktik dinasti politik dan 67,6% responden juga menyatakan menolak praktik politik uang.
Hal itu disampaikan wakil Direktur LPI Ali Ramadhan dalam acara rilis hasil survei bertajuk “Cagub Ideal untuk Provinsi Kaltim di IKN” di Aryaduta Hotel, Semanggi, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2024).
“Dari temuan survei LPI didapati bahwa pandangan masyarakat terhadap politik uang dan dinasti, sebanyak 50,3% responden tidak akan memilih yang melakukan praktik dinasti politik. Sementara 67,6% masyarakat menyatakan menolak praktik politik uang,” katanya.
Survei LPI digelar pada 1-7 Agustus 2024 terhadap 100 masyarakat Kaltim yang berumur 17-65 tahun atau sudah bisa memilih.
Pengambilan sampel menggunakan teknik stratified multistage random sampling.
Metode survei yang digunakan adalah wawancara tatap muka, google form, surat elektronik, Whatsapp, dan zoom.
Margin of error survei sekitar 4,27% pada interval kepercayaan sebesar 95%.
Survei LPI tersebut menunjukkan bahwa 50,3% masyarakat Kaltim menolak politik dinasti, lalu sebanyak 17,4% setuju dengan politik dinasti, dan 32,3% masyarakat Kaltim mengaku tidak tahu atau tidak menjawab soal politik dinasti.
Sementara yang menolak politik uang di Kaltim sebanyak 67,6%, lalu yang menerima politik uang sebanyak sesuatu yang wajar sebanyak 17,6%, dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.
Ali Ramadhan mengatakan realitas dinasti politik tidak diharamkan dalam demokrasi.
Namun, kata dia, politik dinasti mempunyai konsekuensi terhadap kualitas demokrasi itu sendiri, seperti halnya partisipasi politik warga hingga tata kelola pemerintahan yang cenderung akan sulit membendung kepentingan politik-bisnis dinasti ketika calon yang diusung itu terpilih.
“Yang sudah-sudah, teramat banyak kepentingan bisnis-politik dinasti bekerja melalui kuasa politik,” tandas Ali.
Ali menambahkan, bahwa kompetisi Pilgub Kaltim akan berlangsung ketat dan diproyeksikan hanya muncul dua pasangan calon kandidat, yaitu pasangan calon Rudy Mas’ud-Seno Aji dan pasangan calon Isran Noor-Hadi Mulyadi.
Menurutnya, sejumlah daerah yang akan menjadi target perolehan suara, yaitu Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kertanegara.
“Di atas kertas, pasangan Rudy Mas’ud-Seno unggul dalam hal perolehan dukungan politik partai untuk memenuhi persyaratan pendaftaran sesuai ketentuan undang-undang,” tandas Ali.
Diketahui, pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji sudah didukung oleh mayoritas partai di Kaltim dengan total 44 kursi dari Partai Golkar, Gerindra, PAN, PKB, PKS, PPP, dan Nasdem.
Sementara pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi baru resmi mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrat yang memiliki 2 kursi di DPRD Kaltim.
Kepastian pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi maju Pilgub Kaltim jika mendapatkan rekomendasi dari PDIP yang memiliki 9 kursi di DPRD Kaltim.
Jika tidak mendapatkan rekomendasi dari PDIP maka pasangan Rudi Mas’ud dan Seno Aji akan melawan kotak kosong di Pilgub Kaltim.
Lebih lanjut, Ali mengatakan, jika merujuk hasil survei LPI tersebut, elektabilitas pasangan petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi berada di angka 47%, masih unggul dari pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji dengan tingkat elektabilitas 18,3%.
Hanya saja, perolehan elektabilitas tersebut masih berubah karena masih banyak warga Kaltim yang belum memutuskan atau merahasiakan pilihannya, yakni sebanyak 34,3%. (*)
