TITIKNOL.ID, BALIKPAPAN – Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Balikpapan, Ahmad Muzakkir soroti soal pengelolaan air bersih yang dilakukan oleh PDAM Balikpapan. Dirinya ingin tidak ada lagi alasan kekurangan air baku.
Demikian Ahmad Muzakkir sampaikan dalam audensi bersama Perumda Tirta Manuntung atau PDAM Balikpapan, di Ruang Rapat I Balai Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin (30/9/2024).
Dalam audensi pertamanya selama bertugas sebagai Pjs Walikota Balikpapan, upaya pemenuhan air bersih turut menjadi pembahasan utama.
“Bagaimana pelayanan air bersih untuk masyarakat, bagaimana upaya peningkatan layanan,” katanya, saat itu.
Terdapat beberapa usulan program-program yang perlu menjadi perhatian pemerintah, dalam pemenuhan air bersih di Balikpapan.
Ahmad Muzakkir membeberkan, kondisi saat ini, ada program yang sudah melampaiu usia perencanaan. Hanya saja memang perlu desain rencana ke depan.
“Kita berharap tidak menjadi alasan PDAM lagi dengan kurangnya air baku, ada semacam upaya tindakan mitigasi,” tuturnya.
Terlebih, kehadiran ibu kota baru (IKN) di Kalimantan Timur turut mempengaruhi pertambahan jumlah penduduk di Balikpapan sebagai kota penyangga.
“Kita menghadapi IKN, tambah banyak orang masuk. Jadi perlu perencanaan proyek antisipasi jumlah penduduk. Itu perlu dihitung serius, berapa kebutuhan dan kegiatan jangka pendek sampai panjang,” ulasnya.
Ada pun perencanaan proyek tersebut, PDAM Balikpapan dipercayakan mengelola dari sisi teknis. Dengan melibatkan kontrol diskusi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Ahmad Muzakkir menuturkan, pemerintah terus berupaya melakukan pendampingan bersama PDAM Balikpapan agar pelayanan kepada masyarakat bisa tersalurkan secara baik.
“Dengan memperhatikan berapa kebutuhan dan kapasitasnya. Mengatur teknis agar bagaimana distribusi air bisa merata,” ucapnya.
Sementara itu, berdasarkan penyampaian BKAD, Ahmad Muzakkir menyebut dana pernyataan modal sudah disiapkan untuk mendukung proyek perencanaan oleh PDAM Balikpapan.
“Tapi memang belum diserahkan, karena belum sempat disampaikan kajian penggunaan kepada pemerintah. Saya pikir itu perlu ditindaklanjuti realistisnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, Ibu Kota Nusantara mempunyai program-program yang jelas dan masuk dalam proyek strategis nasional (PSN).
“Intervensinya pasti ada pusat. Kita berharap ada interkoneksi program antara IKN dan daerah. Kita cari forum-forum agar bisa diskusi soal kebutuhan air ini,” tuturnya. (*)
