TITIKNOL.ID, PENAJAM – Penyaluran pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah untuk mendukung produktivitas pertanian dan menjamin ketersediaan pangan dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
Jamaluddin, anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), merasa prihatin atas kondisi di lapangan, di mana pupuk subsidi yang seharusnya dinikmati oleh kelompok tani justru berpindah tangan ke pihak ketiga.
“Pupuk subsidi ini program dari pemerintah pusat, tetapi sangat disayangkan karena sampai di lapangan, ada kelompok penerima yang tidak mengambil jatahnya. Justru ada yang ambil alih distribusinya,” ujarnya pada Kamis (31/10/2024).
Campur tangan pihak ketiga dinilai mengakibatkan ketidaksesuaian data dan distribusi pupuk menjadi tidak merata.
Menurut Jamaluddin, perlu ada sinkronisasi data agar petani yang benar-benar membutuhkan bisa memperoleh pupuk sesuai dengan jatah mereka.
Ia juga menilai lemahnya regulasi dalam penyaluran pupuk subsidi, ditambah tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas ketidaksesuaian data penerima.
Situasi ini lanjut Jamaluddin mengatakan akan membuat jatah pupuk rentan untuk dimanipulasi.
“Harusnya, jika ada kelompok tani yang tidak mengambil jatah, jumlah tersebut dikurangi. Sayangnya, justru ada kolaborasi dengan pihak ketiga,” tambahnya.
Jamaluddin mengungkapkan bahwa laporan data yang ada tetap masuk, sehingga pihak ketiga dapat mengambil alih jatah pupuk subsidi.
Alhasil, subsidi yang seharusnya dinikmati petani tidak sampai ke sasaran.Ia berharap ada perbaikan distribusi agar masalah ini tidak berlanjut.
Mengenai harga pupuk, ia menyebutkan bahwa standar harga sudah ditentukan pemerintah pusat, sehingga pihaknya di daerah tidak memiliki wewenang untuk menyesuaikan lebih jauh.
“Jika daerah memungkinkan memberikan anggaran tambahan, maka daerah terpilih diharapkan dapat membantu mewujudkan program pupuk gratis bagi petani,” pungkasnya.(Advertorial/TN01)
