TITIKNOL.ID, – Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memastikan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terus berlanjut menjelang perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara bertahap pada awal 2025.
Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, mengatakan bahwa progres pembangunan IKN menunjukkan kemajuan signifikan.
Dia menyebut infrastruktur eksekutif hampir rampung, sementara pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif kini menjadi fokus utama.
“Pembangunan ini dirancang untuk memastikan Nusantara dapat berfungsi penuh sebagai pusat pemerintahan, dengan ketiga fungsi utama—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—berjalan sesuai target,” ujar Troy dalam siaran pers, Selasa (17/12/2024).
Infrastruktur legislatif mencakup pembangunan gedung-gedung DPR, MPR, dan DPD, sedangkan infrastruktur yudikatif akan meliputi gedung Mahkamah Agung serta institusi hukum lainnya. Proyek ini ditargetkan selesai pada 2028, seiring upaya menjadikan Nusantara sebagai ibu kota yang sepenuhnya fungsional.
Hingga kini, dari 109 paket pembangunan yang terkontrak melalui APBN periode 2020–2024, progres fisiknya telah mencapai 61,7 persen. Dari sisi investasi, realisasi sudah mencapai Rp58,4 triliun dengan delapan proyek groundbreaking yang selesai, termasuk Hotel Nusantara (191 kamar), Rumah Sakit Mayapada (200 bed layanan patologi), dan Rumah Sakit Hermina (200 bed layanan gawat darurat).
Selain itu, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di IKN dengan kapasitas 10 MW juga telah beroperasi. Infrastruktur ini merupakan kerja sama antara PLN dan Sembcorp Singapore untuk mendukung suplai energi terbarukan.
Troy menambahkan bahwa jaringan jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT) di kawasan 1B dan 1C KIPP akan mulai dibangun pada awal 2025 untuk menunjang berbagai fasilitas legislatif, yudikatif, serta investasi yang telah terbangun.
“Ini bukan sekadar proyek, melainkan kerja bersama yang membutuhkan gotong royong dari semua pihak—pemerintah, masyarakat, lembaga, media, pengusaha lokal maupun internasional. IKN akan menjadi beranda Indonesia, membuktikan bahwa kita mampu membangun kota pintar berbasis digital yang tetap menjaga lingkungan hidup dan keberagaman budaya,” jelas Troy.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, memastikan kesiapan infrastruktur dasar di IKN sebagai bagian dari persiapan pemindahan ASN pada awal 2025. Dia juga menyebut percepatan pembangunan dilakukan untuk mendukung rencana pemindahan ibu kota negara pada 2028.
“Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pemindahan ibu kota tetap dilaksanakan. Salah satu alasan utama adalah peningkatan air muka laut yang mengancam Jakarta. Presiden bahkan berencana mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028,” kata Diana, dikutip dari laman resmi Kementerian PU, Rabu (11/12/2024).
Dia menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan IKN tetap tersedia, dan persiapan pemindahan kini sudah mulai dilakukan. (*)
