TITIKNOL.ID, PENAJAM – Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengeluarkan surat tugas untuk memulai penyiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) PPU bersama OIKN serta Disdikbud Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan diskusi virtual untuk membahas perencanaan dan persiapan program ini.
Dalam diskusi itu, salah satu fokus pembahasan adalah penetapan biaya minimal Rp10.000 per porsi yang dinilai perlu dikaji ulang.
Kasi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Disdikpora PPU, Suharti, mengungkapkan bahwa nominal tersebut hanya mencakup pembelian bahan baku, tanpa menghitung biaya keseluruhan hingga produk jadi.
“Melihat kondisi geografis, biaya di PPU cenderung tinggi. Jika anggaran disamaratakan tanpa mempertimbangkan kemahalan daerah, rasanya tidak adil,” ujarnya pada Selasa (21/1/2025).
Selain itu, program ini juga menyoroti pentingnya keseimbangan gizi dalam makanan yang akan disajikan.
Diskusi turut membahas pengelolaan limbah makanan dengan mengusulkan penggunaan alat makan yang bisa digunakan kembali untuk mengurangi sampah.
“Dari OIKN mereka menyarankan penggunaan alat makan yang dapat dipakai berulang. Hal ini juga sekaligus mengedukasi siswa tentang kebiasaan baik, seperti mencuci peralatan makan sendiri,” lanjut Suharti.
Rencananya, program MBG ini akan mencakup 17 sekolah di Kecamatan Sepaku, kawasan yang masuk wilayah IKN.
Pelaksanaannya akan melibatkan komunitas sekolah, termasuk orang tua siswa yang dilatih untuk mengelola penyajian makanan bergizi.
“Komunitas orang tua akan dilatih mengenai cara memasak, penyajian, dan penyusunan gizi yang tepat. Mereka yang akan mengelola penerapan program ini di kawasan IKN,” tambahnya.
Namun, untuk wilayah PPU lainnya, pemerintah daerah masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan rincian anggaran dari pemerintah pusat.
“Setelah semuanya final, kami akan segera memulai. Persiapan harus matang, mulai dari penanggung jawab hingga perencanaan per kecamatan,” pungkas Suharti. (TN01)
