TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) siap mendukung percepatan program prioritas nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden RI.
Komitmen ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan program MBG di Pendopo Odah Etam, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Samarinda, Senin (10/2/2025).
Hadir dalam rakor ini Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Sekprov Kaltim Sri Wahyuni, unsur Forkopimda, serta perwakilan kabupaten/kota di Kaltim.
“Setelah mendengarkan penjelasan dari Deputi BGN, pemahaman terkait MBG semakin jelas. Pemerintah pusat mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan program ini,” ujar Tohar.
Dari pertemuan tersebut, diketahui bahwa Kabupaten PPU mendapatkan 22 stasiun pelayanan (SP) atau dapur layanan MBG di Kaltim. Namun, Tohar menyebut masih ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi.
“Kami perlu memastikan apakah jumlah SP ini didasarkan pada proporsi calon penerima manfaat seperti siswa, santri, ibu hamil, atau dari perhitungan jangkauan layanan. Ini perlu kami koordinasikan lebih lanjut dengan Badan Gizi Nasional,” jelasnya.
Tohar menegaskan, Pemkab PPU akan segera melakukan rapat konsolidasi dengan stakeholder terkait untuk pemetaan dan persiapan program MBG di daerah.
“Kami akan membina stakeholder yang berkompeten dalam penyediaan bahan pangan lokal, khususnya sektor pertanian. Ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi petani kita dalam memenuhi kebutuhan pangan MBG secara mandiri,” terangnya.
Selain itu, Tohar menyebut masih menunggu kepastian mengenai lokasi penempatan 22 dapur layanan di PPU.
“Kami belum mengetahui secara detail sektor mana yang akan menjadi fokus utama, serta bagaimana konsep pembangunan satuan pelayanan ini. Yang jelas, Pemda PPU siap mendukung penuh program MBG,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi BGN Tigor Pangaribuan menekankan bahwa diperlukan strategi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan agar program MBG berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Langkah-langkah strategis ini penting agar pelaksanaan program MBG benar-benar bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan,” tandasnya.
Pemkab PPU kini terus mempersiapkan langkah konkret untuk mengimplementasikan program MBG, guna memastikan masyarakat di Benua Taka dapat menikmati manfaat dari kebijakan nasional ini.(Humas6)
