TITIKNOL.ID, SAMARINDA – DPRD Kaltim pertanyakan program elektrifikasi di Kalimantan Timur, masih ada desa belum teraliri listrik.
Rapat perdana Komisi III DPRD bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur (ESDM Kaltim) sebagai mitra strategis digelar di Gedung E, Jalan Teuku Umar, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis (27/2/2025).
Rapat dengar pendapat (RDP) ini membahas banyak hal, terutama terkait rencana kerja (renja) APBD 2026.
Apalagi, waktu pengisian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki tenggat waktu, yakni hingga 23 April 2025.
“Sebelum musrenbang harus sudah masuk, sehingga 1 bulan harus masuk,” sebut politisi Golkar ini ditemui usai rapat.
Pada rapat ini, Dinas ESDM meminta persetujuan Komisi III DPRD Kaltim terkait elektrifikasi atau listrik di beberapa daerah Kaltim yang masih belum teraliri setrum.
Dana yang dibutuhkan sendiri kurang lebih sekitar Rp7 triliun untuk seluruh wilayah Kalimantan Timur.
Termasuk desa dengan kategori terpencil atau terluar, tentu saja Dinas ESDM saat ini bermitra dengan PLN.
“Informasi Dinas ESDM kurang lebih membutuhkan Rp7 triliun untuk mengaliri listrik jika ingin dipenuhi se–Kaltim,” ujarnya.
“Ironis sebenarnya, Kaltim penyumbang devisa besar ke negara, tapi ada daerah Kaltim yang belum menikmati penerangan lampu. Kami meminta penjelasan Dinas ESDM dan blueprint, berapa daerah yang belum teraliri listrik dan berapa yang dibutuhkan terkait rincian anggarannya,” kata Abdulloh.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, M. Samsun menambahkan, Dinas ESDM juga mengungkapkan bahwa tingkat elektrifikasi di Kaltim mencapai 97 persen.
Menurut politikus PDI Perjuangan ini, angka ini perlu dikoreksi, apakah benar telah terpenuhi dengan persentase tersebut.
“Nyatanya, kita masih punya kewajiban desa atau dusun yang belum teraliri listrik,” katanya.
Banyak sekali. Datanya saja ada 109 desa, rupanya parameter hitungannya berbeda, kalau mereka elektrifikasi dari PLN melaporkan dari ruas jalan yang teraliri listrik.
“Sementara kampung-kampung belum ada ruas jalan, otomatis tidak ada listrik. Sehingga angka 97 persen bisa dipertanyakan,” ungkapnya.
Dinas ESDM juga belum memiliki laporan blueprint terkait laporan dan target elektrifikasi ke depan di Kaltim, hanya sebatas angka capaian 97 persen, sisanya sebesar 3 persen lantas dipertanyakan Samsun.
Target sendiri setiap tahun selalu 100 persen dan pasti dianggarkan, Samsun menilai tentu kinerja ESDM mestinya harus terus ditingkatkan.
“Barangkali lebih 3 persen. Jika ingin memenuhi 100 persen kok sampai Rp7 triliun kebutuhan dananya, kami minta dulu data riilnya,” terangnya.
Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Erwanto mengatakan, pembahasan rasio elektrifikasi sendiri ada sekitar 66 ribu atau 196 ribu kepala keluarga.
Dari angka ini masih ada 109 desa yang belum menikmati listrik di Kaltim.
“Kita bahas tadi bagaimana pengentasannya di tahun 2025 dan 2026, ada di daerah Mahakam Ulu, Kutai Kartanegara, Paser dan beberapa lainnya,” terangnya.
Lanjutnya, infrastruktur menjadi kendala di daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T.
Salah satunya dalah belum adanya jalan yang menjadi parameter untuk aliran listrik.
Memang infrastruktur yang belum tersedia, jaringan listrik mengikuti jalan atau jembatan.
“Kami akan membuat roadmap juga untuk elektrifikasi ini, berkoordinasi dengan pihak swasta maupun PLN agar bagaimana mengentaskan soal aliran listrik ini bisa teraliri ke masyarakat selama 24 jam,” tegasnya.
Dukungan penganggaran dari Komisi III diharapkannya bisa mendorong agar masalah elektrifikasi ini bisa segera teratasi serta masyarakat bisa menikmati listrik selama 24 jam.
“Tentu penganggaran untuk daerah kategori 3T ini, bagaimana bisa dituntaskan dengan penganggaran yang proper buat penyelesaian untuk desa yang belum teraliri listrik tersebut,” tuturnya. (*)
