TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Sri Juniarsih Mas dan Gamalis telah resmi menjabat sebagai Bupati Berau dan Wakil Bupati Berau Periode 2025-2030 pada Selasa (15/4/2025).
Kepemimpinan Sri Juniarsih-Gamalis mendapat masukan dari DPRD Kaltim yang harus diterapkan dalam pemerintahannya.
Bagi Sri Juniarsih itu merupakan periode kedua menjabat sebagai kepala daerah.
Ada beberapa catatan kritis dari DPRD Kaltim melanjutkan pembangunan di Berau.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah.
Dirinya ucapkan selamat bekerja, serta harus bisa berkolaborasi bersama–sama dalam membangun Berau lebih maju lagi.
“Kami di provinsi mudah-mudahan bisa bersinergi sebagai DPRD Kabupaten juga, sekaligus untuk bisa mensukseskan visi-misi Gubernur agar selaras dengan daerah,” ujarnya.
Kedua pemimpin ini perlu kerja-sama, sinergitas yang baik antara provinsi dan juga dengan daerah agar bersama-sama menyelesaikan permasalahan kesejahteraan masyarakat.
“Salah satu indikatornya dari kesejahteraan itu kan juga pendidikan kemudian infrastruktur,” tutur Sarifatul.
Pertama, sektor pendidikan.
Menurut politisi Golkar ini, melihat bahwa sarjana-sarjana masih minim sekali di Kaltim.
Program gratispol juga harus dijemput dan dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga sumber daya manusia di Kaltim terutama Berau bisa teratasi.
“Kita sekarang ini kan ada di era globalisasi ya persaingan luar biasa, kalau generasi ke depan tidak kita bekali dengan pendidikan dan skill yang mumpuni maka akan jauh tertinggal dengan daerah-daerah lain khususnya di lingkup nasional dan juga internasional,” ungkapnya.
Kedua, sektor infrastruktur
Kata Syarifatul, jalan poros di kampung-kampung untuk aksesibilitas antar wilayah juga menunjang perekonomian, sehingga hasil-hasil yang ada di kampung bisa dipasarkan.
Di Berau akses wisata untuk mendongkrak perekonomian warga mesti dibangun, misalnya di Biduk-Biduk dimana jalur satu-satunya dari Tanjung menuju ke pesisir.
Hal ini harus dituntaskan, juga akses dari Sangkulirang Kutim ke Berau juga, kendala jembatan karena dari tidak mungkin kan warga dari Talisayan ke Samarinda harus lewat Tanjung Redep.
“Sehingga jika akses terbangun hasil-hasil nelayan atau hasil-hasil bumi masyarakat bisa dijual keluar daerah bahkan Kaltim, dan ini akan memperlancar perekonomian,” tegas Syarifatul.
Terakhir, sektor infrastruktur di bidang pendidikan, dimana masih ada sekolah–sekolah seperti SMA di beberapa daerah Berau yang masih minim.
Kekurangan Ruang Kelas Baru SMA-SMK juga akan kita dorong, karena memang kewenangan pembangunan infrastruktur di provinsi.
“Serta ada beberapa sekolah yang bangunannya masih kayu atau kebanjiran, tentu agar ada percepatan,” tuturnya. (*)
