TITIKNOL.ID, BONTANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menunjukkan komitmennya dalam mengentaskan kemiskinan dan menghapus kawasan kumuh dengan meningkatkan anggaran renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rp50 juta per unit.
Sebelumnya, bantuan yang diberikan hanya berkisar antara Rp15 hingga Rp20 juta per unit.
Tahun ini, Pemkot menargetkan renovasi sebanyak 150 unit RTLH dengan total anggaran mencapai Rp7,5 miliar.
Kenaikan nilai bantuan ini diharapkan dapat memberikan hasil renovasi yang lebih maksimal dan menyeluruh.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Bontang bebas kumuh, sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menargetkan zero kumuh.
“Anggaran sebelumnya belum cukup untuk memperbaiki rumah secara menyeluruh. Maka kita naikkan jadi Rp50 juta agar rumah warga benar-benar layak huni dan sehat,” ujar Neni saat ditemui pada Rabu (15/4/2025).
Program ini tidak hanya menyasar renovasi fisik rumah, tetapi juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat prasejahtera secara keseluruhan.
Harapannya, warga bisa tinggal di lingkungan yang lebih sehat dan aman.
Selain renovasi RTLH, Pemkot Bontang juga fokus pada perbaikan sanitasi lingkungan.
Salah satu target utama adalah pencapaian status Open Defecation Free (ODF) di seluruh wilayah kota.
Upaya ini dinilai strategis dalam menekan angka kemiskinan ekstrem. Pemerintah mendorong integrasi program-program sosial untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, telah meresmikan salah satu rumah hasil renovasi di Kelurahan Berebas Tengah.
Renovasi ini disebut turut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.
Dengan langkah ini, Pemkot Bontang berharap dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan menciptakan lingkungan permukiman yang lebih manusiawi bagi warganya. (TN02)
