TITIKNOL.ID – Sebanyak 1.500 pekerja konstruksi telah kembali ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
Mobilisasi tersebut dilakukan secara bertahap melalui pengangkutan udara menggunakan pesawat Hercules, menandai dimulainya kembali kegiatan konstruksi pasca libur panjang.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menekankan pentingnya percepatan mobilisasi tenaga kerja oleh seluruh penyedia jasa konstruksi sebagai langkah antisipatif guna menjamin ketepatan waktu penyelesaian pembangunan.
Ia juga menegaskan bahwa kepastian keberlanjutan proyek memerlukan dukungan sumber daya manusia yang optimal.
Langkah ini beriringan dengan finalisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Otorita IKN yang diperuntukkan bagi proyek-proyek lanjutan.
Proyek tersebut mencakup pengembangan infrastruktur vital seperti bandara, jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid besar, serta sejumlah ruas jalan utama yang tergolong ke dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Seluruh kegiatan konstruksi yang telah dikontrak melalui skema tahun jamak dipastikan tetap dilanjutkan dengan dukungan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Alokasi dana pembangunan telah disiapkan dengan perincian Rp5,4 triliun dari DIPA Otorita IKN dan tambahan Rp8,1 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.
Dana tersebut difokuskan pada pekerjaan teknis seperti pengaspalan jalan dan pembangunan infrastruktur pendukung yang tersebar di sepanjang KIPP.
Kegiatan ini dipandang krusial dalam mendukung operasionalisasi awal pemerintahan di IKN.
Basuki menyampaikan bahwa pelaksanaan lelang proyek untuk kawasan legislatif dan yudikatif dijadwalkan dimulai pada Mei 2025.
Ini merupakan bagian dari upaya percepatan konstruksi tahap kedua yang secara resmi dimulai pada awal April 2025.
Kembalinya ribuan pekerja ini dipandang sebagai indikator positif atas kesiapan pelaksanaan tahap lanjutan pembangunan IKN.
Selain mencerminkan adanya konsistensi dalam kebijakan anggaran, hal ini juga menunjukkan adanya sinergi antara kementerian teknis dan Otorita IKN dalam menjaga kelangsungan proyek.
Dengan struktur pembiayaan yang telah ditetapkan dan strategi mobilisasi tenaga kerja yang terus digencarkan, pelaksanaan pembangunan fisik di IKN diproyeksikan akan berlangsung lebih intensif dalam waktu dekat, mengarah pada realisasi visi menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan. (*)
