TITIKNOL.ID – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dipastikan akan terus berjalan tanpa hambatan.
Kepastian ini ditegaskan langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (16/4/2025), yang berlangsung di Kantor Otorita IKN.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting, seperti Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Seno Aji, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, serta unsur Forkopimda lainnya.
Basuki memastikan seluruh proyek yang belum rampung akan dilanjutkan sesuai jadwal.
Proyek tersebut meliputi pembangunan bandara, jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, dan infrastruktur penunjang lainnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
“Alhamdulillah, seluruh pekerjaan lanjutan yang belum selesai akan diteruskan oleh kementerian. Ini termasuk bandara, jalan tol, masjid, hingga Istana Wakil Presiden,” ujar Basuki dalam keterangan tertulis.
Ia menambahkan bahwa seluruh proyek tersebut sudah dikontrak menggunakan skema multiyears dan anggarannya telah disiapkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Dengan begitu, pembangunan dipastikan tetap berlanjut tanpa kendala administrasi maupun pendanaan.
“Semua sudah melalui kontrak multiyears dan dananya sudah tersedia di Kementerian PU,” jelasnya.
Selain itu, Otorita IKN juga telah memfinalisasi anggaran baru untuk tahap lanjutan.
Tambahan dana sebesar Rp 8,1 triliun dialokasikan untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, sementara Rp 5,4 triliun difokuskan untuk pekerjaan pengaspalan jalan dan infrastruktur di kawasan KIPP.
“Tambahan Rp 8,1 triliun akan digunakan untuk memulai kawasan legislatif dan yudikatif. Ini melengkapi anggaran sebelumnya yang sudah difinalkan,” kata mantan Menteri PUPR itu.
Sebagai bentuk kesiapan operasional, Basuki juga meminta percepatan mobilisasi tenaga kerja.
Ia menyebut saat ini sudah ada sekitar 1.500 pekerja yang masuk melalui beberapa kloter penerbangan menggunakan pesawat Hercules.
Pemerintah menargetkan IKN dapat berfungsi sebagai pusat pemerintahan politik mulai tahun 2028.
Pada saat itu, IKN diharapkan telah dilengkapi fasilitas untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara utuh. (*)
